Bisnis
·
14 Januari 2021 13:40

Sri Mulyani Ungkap Modus Pencucian Uang Rp 23,4 M Pemilik Money Changer

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Sri Mulyani Ungkap Modus Pencucian Uang Rp 23,4 M Pemilik Money Changer (23666)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kasus pencucian uang masih kerap terjadi di Tanah Air. Salah satu modusnya adalah dengan membawa uang tunai asing dalam jumlah besar.
ADVERTISEMENT
Selama 2016-2020, Sri Mulyani menyebut ada 13.704 kasus pembawaan uang tunai lintas batas. Dari jumlah itu, yang berhasil masuk dalam Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas ada 857 kasus, dengan sanksi administrasi Rp 31,39 miliar.
“Tiga wilayah paling berisiko adalah untuk pembawaan uang tunai lintas batas adalah KPU Bea Cukai tipe C Soekarno Hatta, Ngurah Rai, dan tipe B Batam,” ujar Sri Mulyani dalam Pertemuan Tahunan PPATK secara virtual, Kamis (14/1).
Dia melanjutkan, pemerintah telah melakukan berbagai manajemen risiko sebagai pengawasan pembawaan uang tunai asing. Termasuk koordinasi lintas data dengan Ditjen Dukcapil, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, hingga Ditjen Imigrasi.
Sri Mulyani Ungkap Modus Pencucian Uang Rp 23,4 M Pemilik Money Changer (23667)
Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Dari tindakan tersebut, Sri Mulyani menceritakan pencegahan yang telah berhasil dilakukan pemerintah. Salah satu modusnya adalah membawa uang tunai senilai Rp 23,4 miliar melalui koper.
ADVERTISEMENT
“Penumpang inisial NL yang merupakan pemilik money changer. Jumlah uangnya Rp 23,4 miliar yang disita dengan modus disembunyikan di koper,” jelasnya.
“Ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama PPATK dan berkoordinasi dengan BNN. Karena diduga money changer tersebut terkait tindak pidana pencucian uang,” tambahnya.
Aturan pembawaan uang tunai asing dalam jumlah besar memang dilarang. Hal ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.
Bank Indonesia (BI) memberlakukan sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang membawa uang kertas asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp 1 miliar. Hal ini berlaku sejak 3 September 2018.
Namun, sanksi akan dikecualikan bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank atau money changer yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.
ADVERTISEMENT