Sri Mulyani Ungkap Prabowo Dapat Rp 500 Miliar buat Rawat Alutsista

22 Februari 2024 19:46 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menkeu Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (28/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menkeu Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (28/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto mendapatkan anggaran senilai Rp 500 miliar di Januari 2024. Anggaran tersebut diberikan untuk merawat Barang Milik Negara (BMN) dan alutsista Kemhan dalam rangka mendukung alat sistem pertahanan pada matra darat, laut, udara.
ADVERTISEMENT
"Kemhan (sudah membelanjakan) Rp 500 miliar untuk peningkatan BMN matra darat/laut/udara/integratif dan alutsista serta pelayanan kesehatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2).
Realisasi belanja Kemhan tersebut masuk dalam kategori produktif. Adapun belanja produktif terdiri dari belanja barang dan belanja modal.
Sri Mulyani mencatat, realisasi belanja barang hingga Januari 2024 mencapai Rp 12,9 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang realisasi Januari 2023 yang hanya Rp 10,1 triliun.
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose (kanan) meninjau alutsista saat melakukan kunjungan ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO
Tak hanya belanja Kemhan, realisasi belanja barang 2024 juga ditopang oleh pembayaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu.
Secara rinci, pemanfaatan belanja barang disalurkan untuk Kementerian Agama Rp 4,6 triliun guna pembayaran BOS, dan peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan. Kemudian, KPU Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu.
ADVERTISEMENT
"Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistic dan kepolisian perairan. Bawaslu Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan Pemilu pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota," paparnya.
Sementara realisasi belanja modal tercatat mencapai Rp 4,1 triliun. Angka ini lebih besar dari Januari 2023 yang hanya mencapai Rp 2,6 triliun.
Realisasi belanja modal itu didukung oleh meningkatnya belanja sarpras bidang hankam Polri dan sarpras kesehatan Kemenkes.
"Pemanfaatan belanja modal antara lain untuk jalan, irigasi dan jaringan Rp 900 miliar, peralatan dan mesin mencapai Rp 2,6 triliun, dan gedung serta bangunan Rp 500 miliar," ungkapnya.