Sri Mulyani Ungkap RI Butuh Rp 426 Triliun untuk Pensiunkan PLTU 5.500 MW

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim ke-26 atau KTT COP26, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden Jokowi untuk bertemu dengan beberapa investor dalam CEOs Forum di Glasgow pada Senin (1/11).

Para CEO dan Perwakilan Perusahaan global yang berpusat di Inggris ingin mendengar rencana pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen perubahan iklim. Mereka juga memiliki komitmen untuk mendukungnya.

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar USD 25-30 miliar atau setara dengan Rp 355-426 triliun untuk mempensiunkan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang total kapasitasnya 5.500 Megawatt (MW) atau 5,5 Gigawatt (GW). Rencananya PLTU-PLTU itu akan pensiun dini dalam 8 tahun ke depan.

Ia mengajak para investor untuk mendukung Indonesia melakukan transisi ke energi terbarukan.

"Di sektor energi Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batubara yang kemudian bertransisi ke energi terbarukan. Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 GW PLTU Batubara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar USD 25-30 miliar selama delapan tahun ke depan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (3/11).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar Unit 4 di Balaraja, Tangerang. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme karbon ke depan.

Begitu juga halnya potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan.

"Mereka juga sangat antusias menanyakan dan mendukung instrumen pendanaan investasi hijau (green bonds dan blended finance) yang sudah dibentuk Indonesia," tutur Sri Mulyani.