Sri Mulyani: Utang Pemerintah Indonesia Lebih Terukur Dibanding Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: dok. DJKN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim besaran utang pemerintah Indonesia lebih terukur dibanding negara-negara lain. Seperti diketahui, utang pemerintah makin meningkat semenjak pandemi. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa semua negara di dunia juga mengalami hal yang sama dan Indonesia termasuk negara yang berhasil mengelola utangnya.

“Meskipun tadi pimpinan menekankan mengenai utang yang cukup banyak namun kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia, kenaikan defisit kita, kenaikan utang kita, jauh lebih terukur bahkan dibandingkan negara maju dan emerging market,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD, Senin (24/1).

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya penarikan utang tersebut maka APBN bisa melakukan fungsinya dengan saat baik selama pandemi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi ini, APBN berfungsi sebagai gas dan rem, melakukan realokasi dan refocusing anggaran hingga dituntut untuk lebih fleksibel.

“Dan hasilnya relatif luar biasa dibandingkan negara-negara di dunia. Dari kontraksi ekonomi, speed recovery dan size APBN di mana defisitnya sangat terukur,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dok. Ditjen Pajak

Sri Mulyani mengatakan bahwa menarik utang merupakan hal yang dilakukan hampir semua negara. Apalagi dalam memerangi pandemi. Artinya Indonesia tidak sendirian dalam situasi ini. Sri Mulyani pun berharap masyarakat tidak hanya fokus menyoroti soal besaran utangnya saja. Namun melihat secara lebih luas bahwa penarikan utang dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya menyelamatkan perekonomian masyarakat.

“Ini kami ingin menekankan terus dan berkali-kali. Karena saya juga melihat hampir semua statement selalu melihatnya lebih hanya kepada sisi utang APBN sendiri. Seolah kita hadapi pandemi sendirian di dunia ini. Padahal seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Kita bisa melihat respons kita dari sisi APBN adalah sangat terukur, akuntabel dan cukup efektif,” ujarnya.

Seperti diketahui, hingga akhir November 2021 lalu, utang pemerintah tercatat mencapai Rp 6.713,24 triliun atau setara 39,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, pemerintah berencana menerbitkan obligasi atau Surat Berharga Negara secara neto alias menarik utang baru senilai Rp 991,3 triliun. Sehingga total utang negara pada tahun 2022 diprediksi melebihi Rp 7.700 triliun.

Bahkan pada 4 Januari 2022 lalu, pemerintah telah menarik utang baru melalui skema lelang Surat Utang Negara (SUN). Hasilnya, pemerintah berhasil meraih Rp 25 triliun dari lelang tujuh seri SUN.