Stafsus Erick Thohir Sebut Faisal Basri Salah Total soal Kereta Cepat

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menanggapi penyataan ekonom senior Faisal Basri soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium BUMN Indonesia dan China.

Menurut Arya, pendapat Faisal mengenai proyek kereta cepat yang akan terus merugi sampai kiamat alias tidak bisa balik modal sangat konyol, karena tidak disertai data dan analisa.

"Soal KCIC, kita sayangkan omongan Faisal Basri. Dia tuh salah total yang mengatakan bahwa sampai kapanpun pasti rugi. Mana ada investor mau masuk dengan kondisi nanti rugi? Itu konyol. Itu kan Faisal Basri konyol betul," kata Arya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (14/10).

Arya mengatakan, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan audit mengenai besar biaya yang membengkak (cost overrun) di proyek kereta cepat ini. Namun, dia mengeklaim berdasarkan hitungan kasar Kementerian BUMN, proyek ini akan tetap balik modal.

"Secara konservatif, hitungan kita tetap back period-nya untuk ekuitasnya 40 tahunlah, tapi belum tahu, ini masih hitungan kasar. Mirip-mirip dengan proyek MRT dan hampir semua di seluruh dunia, namanya railway, investasi di kereta seperti itu pasti panjang," lanjutnya.

Faisal Basri (tengah) saat diskusi di Katadata Insight Center, Jakarta Selatan, Jumat (4/10). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Sebelumnya, Faisal Basri menyebut bengkaknya dana untuk membiayai proyek KCIC ini akan membuat perusahaan susah balik modal sebab secara bisnis tidak menguntungkan.

Menurutnya, sebentar lagi rakyat yang akan membiayai proyek tersebut. Dengan membengkaknya biaya proyek ini, menurut prediksinya, tiket kereta cepat akan mencapai Rp 400 ribu per orang.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barangkali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," tegasnya dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/20).

Berdasarkan catatan kumparan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Target penyelesaian pun mundur dari 2019 ke 2022.

Demi kelanjutan proyek tersebut, Presiden Jokowi membuka opsi pendanaan melalui APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal pada 2016, Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh memakai APBN.

Infografik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Foto: Tim Kreatif kumparan