Stafsus Erick Thohir: Tak Ada Utang Tersembunyi di Proyek Kereta Cepat

16 Oktober 2021 12:28 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, memastikan tak ada utang terselubung RI dari China pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG). Menurutnya, proyek kereta cepat tersebut merupakan pinjaman komersial luar negeri (PKLN) yang juga tercatat di Utang Luar Negeri (ULN) Bank Indonesia (BI).
ADVERTISEMENT
“Informasi yang mengatakan bahwa utang tersebut ini di proyeksi kereta cepat itu enggak bener sama sekali, karena pinjaman yang dilakukan KCIC itu tercatat di BI,” ujar Arya kepada kumparan, Sabtu (16/10).
Ia pun menegaskan, tak ada utang tersembunyi dari China yang dilakukan oleh konsorsium KCIC tersebut. “Ini adalah pinjaman komersial luar negeri dan tercatat di BI, jadi utang-utang itu untuk khusus yang kereta cepat itu enggak ada yang tersembunyi,” jelasnya.
Lembaga riset Amerika Serikat, Aiddata, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penerima utang terselubung (hidden debt) terbesar dari China. Pada rentang 2000-2017, nilainya mencapai USD 34,38 miliar atau dengan kurs saat ini setara Rp 488,9 triliun.
Dalam laporan riset berjudul 'Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects' itu, Aiddata menjelaskan dana tersebut masuk melalui pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur. Termasuk investasi dalam skema jalur sutera atau Belt and Road Initiative (BRI).
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII), Zulfikar Rakhmat, menilai pendanaan proyek-proyek dalam skema BRI sejatinya memang utang.
"Sebenarnya tuh kalau saya lihat memang sebenarnya dari awal itu utang yang ditutup rapi atau dibungkus dengan investasi. Sebenarnya itu utang," kata Direktur Institute for Global and Strategic Studies UII, kepada kumparan, Jumat (15/10).
Menurutnya, secara internal China menetapkan pembiayaan proyek-proyek BRI sebagai loan (pinjaman/utang). "Dari awal, kalimat yang digunakan itu loan. Jadi saya enggak kaget dengan hasil riset Aiddata itu," ujarnya.