Stafsus Erick Thohir Tanggapi Impor KRL Bekas yang Tidak Direstui BPKP

6 April 2023 19:38 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga saat ditemui dalam acara Ngopi BUMN di Synergy Lounge Kementerian BUMN, Kamis (6/4/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga saat ditemui dalam acara Ngopi BUMN di Synergy Lounge Kementerian BUMN, Kamis (6/4/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
ADVERTISEMENT
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga merespons soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang. Kemenko Marves juga menyepakati hasil audit BPKP.
ADVERTISEMENT
Arya menyampaikan Kementerian BUMN sedang mendiskusikan berbagai kebutuhan. Ia memastikan pihaknya akan mencari solusi terbaik.
"Kita masih diskusikan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan, supaya nanti dapat solusi-solusi dari semuanya," ujar Arya saat ditemui usai Ngopi BUMN di Synergy Lounge Kementerian BUMN, Kamis (6/4).
Arya belum bisa menjawab saat ditanya apakah KCI akan membatalkan permintaan impor KRL bekas dari Jepang. Hasil audit BPKP akan disampaikan Kementerian BUMN ke semua regulator.
Dengan begitu, Kementerian BUMN mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang semakin meningkat.
"Kebutuhan penumpang naik juga karena penambahan jalur, kan sejalur ini sampai ke Rangkasbitung juga. Penambahan sebelumnya mungkin belum," tuturnya.
Adapun solusi-solusi tersebut, lanjut Arya, dapat berupa memberdayakan KRL melalui perbaikan. Ia menegaskan faktor keselamatan menjadi prioritas opsi transportasi.
Penumpang berada di dalam rangkaian KRL di Stasiun Manggarai, Selasa (28/3/2023). Foto: Rivan Awal Lingga/Antara Foto
"Artinya kan dicari solusi terbaiknya. Apakah nanti berdayakan yang sudah ada apakah nanti yang sudah ada diperbaiki dan sebagainya, tapi tetap menjaga aspek keselamatan," kata Arya.
ADVERTISEMENT
"Makanya itu kita ikuti aja cuma harus dibicarakan bersama sama, ada Kemenko Marves, Kemenhub juga. Kemenhub ada hitungan juga nanti solusinya apa kira kira," sambungnya.
Meski begitu, audit BPKP menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.
"BPKP sepintas sepintas ya mereka melihat masih ada gerbong-gerbong yang dimanfaatkan, ada beberapa poin tapi detilnya nanti saya lihat," imbuh Arya.