Stafsus Sri Mulyani Ungkap Skema Utang Asing untuk Anggaran Kemhan

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose (kanan) meninjau alutsista saat melakukan kunjungan ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan rencana penarikan pinjaman dari luar negeri untuk tambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih dibahas di Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mencatat ada alokasi anggaran yang cukup tinggi dari pinjaman luar negeri. Nilai pinjaman Kemhan dari luar negeri naik sekitar USD 4 miliar atau setara Rp 61,58 triliun (asumsi kurs Rp 15.395 per dolar AS).

"Silakan didalami di Bappenas karena mereka yang punya otoritas dan lebih paham. Untuk detail teknis tentu Kemhan yang lebih paham," kata Prastowo saat dihubungi kumparan, Jumat (8/12).

Dari paparan perencanaan pinjaman yang diterima kumparan, tugas Bappenas antara lain menerima dari usulan Kementerian/Lembaga serta menyiapkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM Blue Book), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRP-PLN Green Book, dan Daftar Kegiatan yang diusulkan ke peminjam atau Brown Book.

Setelah mendapat persetujuan, Kemenkeu selanjutnya mengatur permintaan resmi (formal request) dan penetapan sumber pembiayaan dari lembaga penjamin kredit ekspor serta kreditor swasta asing.

Setelah itu, Kementerian/Lembaga mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dengan indikasi pembiayaan bersama calon kreditor. Lalu Kemenkeu mengatur persetujuan kredit (loan agreement).

"Sesuai ketentuan dan chart di atas, Kemenkeu menjalankan fungsi dan tanggung jawab itu," tutur Prastowo.

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Tom Lembong, sebelumnya mempertanyakan urgensi dan justifikasi di balik melejitnya anggaran Kemenhan yang bersumber dari utang luar negeri. Ia khawatir atas urgensi dan proporsi alokasi anggaran tersebut.

"Seberapa besar urgensi mengguyur dana puluhan triliun untuk tambahan alutsista sementara rakyat semakin tertekan dengan harga pangan yang terus naik, kesulitan akses kesehatan, mahalnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta kesulitan memiliki rumah?" katanya.

Skema perencanaan pinjaman luar negeri untuk Kementerian/Lembaga. Foto: Dok. Kementerian Keuangan

Sebagai seorang mantan menteri, Tom menilai bahwa publik berhak mendapatkan rincian dan penjelasan yang transparan mengenai fantastisnya peningkatan anggaran pertahanan. Ia menyoroti perlunya penyeimbangan antara kebutuhan pertahanan dengan isu-isu yang dihadapi rakyat.

"Sebenarnya saya terkejut, bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai profesional yang dihormati banyak kalangan di masyarakat luas bisa dengan begitu saja menyetujui kenaikan anggaran pengadaan alutsista yang begitu drastis, apalagi di tengah-tengah pemilu tanpa ada keterangan yang rinci, tidak ada transparansi," kata Tom.

"Ibu Sri Mulyani adalah harapan terakhir, garda terakhir Menteri yang profesional, teknokratis, dan kita benar-benar berharap supaya beliau bisa memberikan keterangan yang lebih transparan, rinci, dan terbuka," sambungnya.

Dalam rapat internal bersama Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto terkait anggaran sistem pertahanan Tahun 2024 pada Selasa (28/11), Sri Mulyani menyebut anggaran Kemhan naik mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi alutsista yang ada.

"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 miliar (setara Rp 384,87 triliun dengan asumsi Rp 15.395 per dolar AS)," tutur Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11).

"Jadi dalam hal ini 2024-2029, nanti kemudian 2029-2034," lanjutnya.

Sri Mulyani juga menyebut kenaikan anggaran Kemhan mengacu ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Ia memastikan anggaran masih sesuai dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang.