Strategi Kemendag Dorong Mitigasi Dagang dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Kick-off Meeting Program Action on Climate and Trade (ACT) membahas strategi mitigasi dan adaptasi perdagangan dalam menghadapi perubahan iklim. Foto: dok. Kemendag

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mencari strategi untuk melakukan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim. Kebijakan-kebijakan yang adaptif agar dapat bersaing pada sektor perdagangan global dengan tetap memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pun masif dilakukan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan saat pembukaan program Action on Climate and Trade (ACT) untuk Indonesia. Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh BKPerdag menjadi titik fokus Untuk program ACT di Indonesia.

"Praktik perdagangan yang berhubungan dengan isu iklim mulai bermunculan dan membuat negara-negara di dunia memerlukan mitigasi dan adaptasi, termasuk Indonesia. Program ACT hadir untuk memberikan strategi mitigasi dan adaptasi terkait isu iklim tersebut agar negara-negara di dunia tetap dapat bersaing pada perdagangan global dengan memenuhi komitmen NDC," ujar Kasan.

Kasan menjelaskan, ACT merupakan program yang diinisiasi tiga lembaga internasional, yaitu World Bank (WB), World Economic Forum (WEF), dan World Trade Organization (WTO) yang diluncurkan secara resmi pada 20 April 2023.

Kick-off Meeting Program Action on Climate and Trade (ACT) membahas strategi mitigasi dan adaptasi perdagangan dalam menghadapi perubahan iklim. Foto: dok. Kemendag

Program ACT di Indonesia akan berlangsung selama enam sampai sembilan bulan dengan tahapan penyampaian dokumen komitmen awal (letter of intent/LOI) oleh pemerintah pada awal April 2024.

"Program ACT akan diawali dengan pelaksanaan scoping mission visit yang akan berlangsung pada 6-14 Mei 2024. Selanjutnya, diteruskan dengan finalisasi kerangka acuan kegiatan ACT, serta pelaksanaan forum diskusi atau lokakarya pada November 2024 mendatang," kata Kasan.

Lebih lanjut ia menyampaikan, lembaga inisiator ACT memiliki perannya masing-masing. WB memiliki peran untuk melakukan analisis, WEF memiliki peran dalam pelaksanaan forum diskusi dan lokakarya, sementara WTO memiliki peran untuk pemberian data dan informasi.

"Adapun BKPerdag memiliki peran untuk berkolaborasi dengan WB, WEF, dan WTO. Selain itu, BKPerdag juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait," lanjut Kasan.

Kick-off Meeting Program Action on Climate and Trade (ACT) membahas strategi mitigasi dan adaptasi perdagangan dalam menghadapi perubahan iklim. Foto: dok. Kemendag

Indonesia Jadi Negara dalam Fase Pertama Program ACT

Kasan mengatakan, Indonesia bersama Rwanda menjadi negara yang terlibat dalam fase pertama program ACT tahun ini. Hasil analisis yang akan disusun dari program ACT nantinya diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional di kawasan Asia Pasifik dalam penanganan isu perdagangan terkait dengan perubahan iklim.

Menurut Kasan, ada dua aspek utama yang perlu disoroti dalam program ACT: transparansi dan kerahasiaan. Transparansi menjadi kunci dalam menyusun analisis yang sesuai dengan kebutuhan iklim dan arus perdagangan Indonesia. Kerahasiaan juga penting untuk melindungi kepentingan negara.

"Kami perlu memperhatikan apa yang tertulis dalam kerangka acuan ACT. Perlu adanya pemahaman yang jelas dari lembaga inisiator ACT mengenai informasi dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami ingin memastikan proses pengembangan progam ACT sesuai dengan kebutuhan iklim dan arus perdagangan Indonesia," tambahnya.

Kick-off Meeting Program Action on Climate and Trade (ACT) membahas strategi mitigasi dan adaptasi perdagangan dalam menghadapi perubahan iklim. Foto: dok. Kemendag

Kasan pun menekankan pentingnya transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas dari lembaga inisiator ACT bagi Indonesia. Program ACT akan menjadi efektif dan sukses apabila memberikan rekomendasi aksi yang jelas, dapat diterima, dan layak untuk dilakukan sebagai solusi bagi Indonesia.

"Penerimaan tidak akan mungkin terjadi apabila salah satu dari kita tidak mempunyai informasi dan pemahaman yang sama satu sama lain. Hal ini menjadi bagian sentral dari aspek transparansi," katanya.

Selain itu, lanjut Kasan, dengan kondisi perdagangan global saat ini perlu adanya penekanan terhadap kerahasiaan agar data dan informasi yang dikumpulkan dari program ini tidak menjadi hal yang menghambat Indonesia sebagai penerima program ACT.

Rapat pembukaan program ACT diselenggarakan secara hybrid dengan dihadiri para pemangku kepentingan dari berbagai kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Perdagangan Berkelanjutan WEF, Petugas Hukum WTO, serta para ekonom senior dari Bank Dunia.

Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Csilla Lakatos yang memimpin tim dari ketiga lembaga inisiator program ACT mengungkapkan, ACT memiliki tujuan untuk membantu negara berkembang.

ACT juga berkomitmen terkait transparansi dan memiliki prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan pencapaian tujuan bersama yang memberikan dampak positif untuk semua.