Strategi Kemenkeu Atasi Bunga Utang Bengkak Imbas Lemahnya Rupiah

Petugas menunjukan uang pecahan rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, buka suara soal dampak pelemahan rupiah terhadap bunga utang. Menurutnya, bunga utang bakal bengkak imbas lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Kami memahami bahwa pergerakan pasar baik pelemahan rupiah maupun kenaikan imbal hasil (yield) akan mempengaruhi belanja bunga," kata Suminto kepada awak media, Kamis (25/4).

Suminto menjelaskan, kenaikan yield dan pelemahan rupiah usai libur Lebaran masih terkendali secara year to date. Ia berharap kondisi geopolitik Timur Tengah tidak berkelanjutan.

"Tentunya kita berharap pergerakan pasar yang utamanya karena faktor global ini, baik tensi geopolitik maupun arah kebijakan moneter negara maju khususnya AS, bersifat temporer dan tidak terus berlanjut," ungkapnya.

Lebih lanjut, Suminto memastikan Kementerian Keuangan akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari pergerakan pasar ini. Khususnya dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu, Suminto. Foto: Kemenkeu RI

"Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang kita. Pemerintah bersama otoritas terkait khususnya BI, membangun koordinasi dan sinergi yang sangat baik dalam memitigasi risiko pasar ini," katanya.

Suminto mengeklaim, sistem pengadaan utang di APBN 2024 tetap on track. Dengan strategi yang fleksibel dan oportunistik serta aspek-aspek timing, tenor, currency, maupun instrumen untuk mendapatkan pembiayaan melalui utang yang optimal dan efisien.

"Pengadaan utang melalui SBN dilakukan melalui lelang secara reguler setiap hari Selasa, penerbitan SBN ritel, maupun penerbitan SBN global. Di samping itu, juga dilakukan pinjaman tunai (pinjaman program) dari beberapa kreditur multilateral dan bilateral," bebernya.

Adapun, posisi utang pemerintah tercatat berada di angka Rp8.319,2 triliun hingga 29 Februari 2024. Jumlah ini naik dari posisi akhir Januari, yang senilai Rp 8.253,09 triliun atau bertambah Rp 66,13 triliun dalam kurun waktu satu bulan.