Suahasil Ungkap Spread SBN-UST RI Turun Jadi 188 Basis Poin

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi pembicara utama pada Forum 2 tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut selisih imbal hasil atau spread antara surat berharga Indonesia dan obligasi pemerintah Amerika Serikat (UST) tenor 10 tahun semakin menyempit. Per 7 Oktober 2026, spread tersebut berada di level 188 basis poin (bps).

Suahasil mengatakan penyempitan spread menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental dan pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Kondisi tersebut juga membantu Indonesia tetap menarik bagi investor di tengah tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat.

Menurut dia, investor global memiliki pilihan untuk menempatkan dananya pada obligasi Amerika Serikat maupun obligasi Indonesia. Secara umum, obligasi negara berkembang seperti Indonesia perlu menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat untuk memberikan tambahan premi kepada investor.

Saat ini, imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun berada di 5,28 persen. Menurut Suahasil, level tersebut menjadi yang tertinggi dalam hampir 23 tahun terakhir sehingga mendorong sebagian modal kembali mengalir ke Amerika Serikat.

“Jadi saat ini Amerika itu menawarkan suku bunga 5,28 persen, dan akibatnya apa? Banyak modal kembali ke Amerika, karena suku bunganya relatif tinggi, bahkan tertinggi di dalam hampir 23 tahun terakhir,” kata Suahasil dalam acara Investor Daily Summit, Kamis (8/10).

Kondisi tersebut membuat negara berkembang harus memberikan premi imbal hasil atau extra premium agar tetap mampu menarik modal asing. Suahasil mencontohkan, pada 2003 Indonesia harus memberikan spread hingga 1.000 basis poin di atas imbal hasil obligasi Amerika Serikat.

Ketika itu, jika imbal hasil obligasi Amerika Serikat berada di sekitar 4 persen, Indonesia harus menawarkan imbal hasil hampir 12 persen agar investor tetap tertarik menempatkan dananya di Indonesia.

“Jadi kalau bunga Amerika Serikat waktu itu adalah 4 persen, Indonesia mesti kasih hampir 12 persen, baru ada yang beli, baru ada yang mau masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Menurut Suahasil, kebutuhan memberikan premi yang besar juga terjadi ketika Indonesia memasuki krisis global pada 2009. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung perekonomian.

Namun, spread yang perlu ditawarkan Indonesia kini semakin kecil. Suahasil menyebut sebelumnya Indonesia perlu memberikan tambahan sekitar 400 hingga 500 basis poin agar tetap menarik bagi investor. Per 7 Oktober 2026, spread tersebut turun menjadi 188 basis poin.

“Terakhir, ini adalah angka 7 Oktober, berarti angka kemarin kita cukup memberikan 188 basis point,” kata dia.

Suahasil menilai penyempitan spread tersebut menjadi salah satu indikator kepercayaan investor terhadap pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Dengan spread yang lebih rendah, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga aliran modal masuk melalui surat berharga negara (SBN) maupun surat berharga Bank Indonesia.

“Dan ini adalah basis dari fundamental kepercayaan kepada pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Dengan kita punya spread yang lebih kecil, kita tadi seperti saya sampaikan di depan telah mampu menjaga capital inflow saat ini, baik melalui SBN, baik melalui Surat Berharga Bank Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan posisi spread Indonesia sebesar 188 basis poin juga relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara yang menjadi kelompok pembanding, seperti India, Filipina, Afrika Selatan, Meksiko, dan Brasil.

Bagi Suahasil, kondisi tersebut tidak terlepas dari kredibilitas pengelolaan ekonomi Indonesia. Kredibilitas diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan kebijakan ekonomi tetap dapat diterima oleh pasar.

“Kuncinya adalah kredibilitas. Tidak bisa kita mengelola perekonomian tanpa kredibilitas yang baik,” tegasnya.

Menurut dia, kredibilitas tersebut perlu dibangun melalui transparansi dan komunikasi yang konsisten. Pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa pengelolaan APBN memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kredibilitas berarti transparansi, komunikasi terus dilakukan, dan kita harus terus menunjukkan bahwa APBN yang kita kelola adalah APBN yang memang bermanfaat,” tutur Suahasil.