Subsidi Energi Jebol! Pemerintah Diminta Tunda Proyek Infrastruktur

Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mewaspadai lonjakan konsumsi BBM bersubsidi pemerintah akan melebihi kuota yang telah ditetapkan. Hal ini juga akan berdampak kepada anggaran subsidi energi yang jebol di atas Rp 502 triliun.

Konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga subsidi hanya tersisa 6,2 KL.

Merespons hal tersebut, ekonom sekaligus Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan salah satu cara untuk mengantisipasi kuota subsidi BBM ini adalah dengan memperketat pengawasan solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.

“Selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi. Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran,” ujar Bhima kepada kumparan, Sabtu (13/8).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira. Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Selain itu, Bhima juga menyarankan pemerintah menunda proyek-proyek infrastruktur agar dapat dialokasikan untuk menambah subsidi energi. Menurutnya alokasi subsidi energi juga bisa membantu menjaga inflasi.

“Sejauh ini penambahan subsidi energi cukup membantu menjaga inflasi. Saya kira wajar pemerintah bantu masyarakat di saat harga minyak mentah naik. Sebelumnya tahun 2015-2019 subsidi energi kan dipangkas besar besaran untuk belanja infrastruktur. Jadi wajar saat ini masyarakat minta pemerintah kembalikan subsidi untuk jaga daya beli,” kata Bhima.

Bhima menjelaskan diperlukan juga melakukan penghematan belanja pemerintah seperti, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan. ”Pemerintah juga dibekali dengan undang-undang darurat keuangan di mana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR. Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengatakan saat ini arah kebijakan pemerintah menjaga daya beli dan laju inflasi tetap terkendali. Oleh karena itu, menurutnya menjadi pilihan yang baik untuk pemerintah dapat menambah kuota BBM subsidi.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto Foto: Nesia Qurrota A'yuni/kumparan

Menurutnya, perekonomian Indonesia yang tahun ini diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu tentu memerlukan suplai energi, khususnya BBM yang lebih besar dari tahun lalu.

Meski demikian, Eko mengatakan penambahan subsidi BBM ini sebaiknya dilakukan upaya-upaya seperti realokasi, reposisi, dan efisiensi anggaran.

“Upaya menambah subsidi ini sebaiknya dilakukan dengan realokasi, reposisi, dan efisiensi anggaran, bukan dengan menambah defisit dengan utang,” pungkas Eko.