Sudah 3 Minggu Jadi Menko, AHY Akui Nomenklatur Kementerian Belum Beres

11 November 2024 13:04 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10). Foto: Ghifari/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10). Foto: Ghifari/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku susunan struktur organisasi di kementeriannya belum rampung. Hal ini karena Menko IPK merupakan pos kementerian baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
AHY sendiri sudah tiga minggu menjabat sebagai Menko IPK sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu.
"Ya untuk struktur organisasi dan tata kerja SOTK yang biasa kami sebut SOTK (susunan organisasi tata kerja) itu masih terus kita rampungkan kita sempurnakan," katanya saat kunjungan kerja ke Bali pada Senin (11/11).
AHY menyadari menyusun struktur organisasi ini merupakan tantangan bagi semua kementerian di Kabinet Merah Putih. Musababnya, ada 22 kementerian baru termasuk tujuh kemenko yang sebelumnya tidak ada di kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.
"Jadi pasti ada restrukturisasi di berbagai sektor termasuk juga organisasinya. Misalnya untuk Kemenko Infrastruktur sendiri karena ini benar-benar baru maka kita harus cek dari kemenko sebelumnya ada nggak yang relevan sambil kita sempurna nomenklaturnya," kata dia.
ADVERTISEMENT
AHY mengatakan bakal berkoordinasi dengan kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan sekretariat negara agar penataan struktur organisasi di kementerian yang dipimpinnya segera terbentuk.
Pada saat yang sama, AHY juga belum membeberkan jumlah anggaran yang dibutuhkan kementerian yang dikomandoinya.
"Termasuk Kemenku (kementerian keuangan) karena terkait dengan anggaran yang harus dialokasikan juga untuk pos-pos kementerian yang baru," kata dia.