Suharso: Ada Program Judulnya Revolusi Mental, Ujungnya Beli Motor Trail

13 Juni 2024 13:36 WIB
·
waktu baca 1 menit
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Musrenbangnas 2024 yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto: Ghifari/Kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Musrenbangnas 2024 yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto: Ghifari/Kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bicara soal sering membingungkannya alokasi anggaran kementerian dan lembaga.
ADVERTISEMENT
Suharso mencontohkan, ada pemanfaatan dana yang ujungnya tidak sesuai dengan niatan awal program tersebut.
"Ini yang luar biasa, judulnya adalah mengenai revolusi mental, saya telusuri terus, terus, ujungnya adalah membeli motor trail," ujar Suharso dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (13/6).
"Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan," sambungnya.
Suharso kembali menyinggung kasus serupa yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, yakni pemanfaatan anggaran stunting untuk memperbaiki pagar puskesmas.
Suharso mengaku, meski mengetahui adanya ketidaktepatan penggunaan anggaran ini, ia tidak bisa memperbaiki. Terutama lantaran perubahan anggaran ini ia akui kerap tidak diketahui Bappenas.
"Tapi kami tak kuasa Bapak, kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Jadi kami ngerti tapi enggak bisa bergerak, mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki, saya enggak lihat soal itu," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Saat ditanya kenapa ia tidak mengetahui ada perubahan anggaran ini, Suharso menyebut biasanya kementerian atau lembaga berhubungan langsung dengan Kementerian Keuangan.
"Karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami, jadi kami cuma alokasi. Kadang-kadang KL itu bicara dengan Kemenkeu, mereka mendapatkan lebih dan tidak dilaporkan lagi ke kami," pungkasnya.