Suharso: Istri hingga PRT ASN yang Dimutasi ke IKN Ditanggung Pemerintah

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi bersama para menteri makan malam di Kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (24/2/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, memastikan biaya kepindahan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri ke IKN Nusantara akan ditanggung pemerintah.

Bukan hanya ASN, Suharso menyebut pemerintah juga akan menanggung biaya perjalanan pasangan ASN, 2 orang anak, dan 1 pekerja rumah tangga (PRT). Pemindahan ASN ini direncanakan dilakukan tahun 2024.

“Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga,” tulis Suharso dalam unggahan instagram resminya, Rabu (1/ 3).

Suharso menjelaskan, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI, dan Polri dipindahkan ke IKN. Komponen tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan angkutan barang, biaya transportasi, dan biaya transit di Balikpapan.

“Untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan, bahwa saat ini sedang dibangun Embung Persemaian Mentawir. Embung ini akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon untuk pelaksanaan reboisasi Kawasan IKN,” kata Suharso.

Setiap ASN yang dimutasi ke IKN juga akan menerima sejumlah tunjangan, yakni tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

Suharso mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah dinas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN untuk ASN, TNI, dan Polri. Ia menargetkan ada 16.900 ASN yang dipindahkan pada 2024 dan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.