Suharso Sebut Prabowo Bisa Otak-Atik Anggaran 2025 Lewat APBNP

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menghadiri Musrenbangnas 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto: Bappenas

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut, presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mengotak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Suharso mengatakan, perubahan nominal anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme APBNP (APBN Perubahan). "Pemerintah selanjutnya bisa melakukan APBN-P," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (4/6).

Suharso menjelaskan pihaknya sudah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional.

Menurutnya mekanisme mengenai susunan rkp tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

"Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama itu adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, tahun 2015, tahun 2020 dan 2025. Jadi dengan demikian, kita masih mengikuti UU ini di mana UU RPJP yang akan datang sedang dalam proses untuk diselesaikan," ungkapnya.

Dalam RKP tersebut, Suharso menargetkan tingkat ketimpangan sosial bisa berkurang di angka 0,379 sampai 0,382. "Ketimpangan bisa berkurang, rasio gini pada tingkat 0,379 sampai 0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5 persen sampai 5,0 persen," imbuhnya.

Suharso sudah menyiapkan beberapa program untuk mencapai target ketimpangan tersebut. Misalnya integrasi bantuan sosial (bansos), jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang adaptif.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan program inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya.

Kemudian melanjutkan program satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek), program reformasi sistem jaminan sosial nasional, dan program pengembangan ekonomi perawatan (core economy) untuk perluasan, perlindungan sosial dan kesejahteraan.