Surati Jokowi Lagi, Petani Sawit Curhat Ada Pengusaha Besar Mainkan Harga CPO

Massa Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022). Foto: Galang/kumparan

Sejumlah organisasi petani sawit kembali berkirim surat pada Presiden Jokowi. Mereka terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi), dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Surat itu terutama menegaskan bahwa hanya satu organisasi yang menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Selasa (17/5). Sebagaimana diketahui, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan aksi di sejumlah titik, dari Patung Kuda Monas, kantor Kemenko Bidang Perekonomian hingga menyampaikan aspirasi ke Istana Negara.

Massa Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022). Foto: Galang/kumparan

Aksi yang juga digelar di 146 kabupaten dan kota ini menuntut agar Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya. Berdasarkan surat yang dilayangkan 6 organisasi sawit lainnya, ditegaskan bahwa mereka tengah menjalin dialog dengan Kementerian Pertanian dan dinas-dinas di kabupaten kota.

"Asosiasi petani kelapa sawit dan serikat petani telah bekerja sama dengan dinas-dinas kabupaten kota untuk melindungi petani di daerah akibat gejolak harga yang dimainkan pelaku usaha besar," tulis surat yang dilayangkan pada Selasa (17/5) tersebut.

Petani kelapa sawit demo menuntut pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor minyak sawit, di luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Mereka juga menegaskan telah mengambil sikap tidak perlu sampai melakukan aksi demonstrasi. Sejauh ini, mereka juga telah berdialog secara daring dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Para petani sawit mengapresiasi kebijakan larangan ekspor sementara CPO sebagai langkah pemerintah memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Kendati demikian, mereka meminta agar nasib para petani kelapa sawit diperhatikan.

"Kami yakin pelibatan organisasi petani sawit Indonesia dalam dialog bersama, keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden akan mempertimbangkan masukan dan tawaran solusi dari petani sawit," lanjut surat tersebut.