Survei: 87 Persen Masyarakat Menolak Wacana PPN Sembako

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Pasar Santa, Jakarta Selatan, untuk berbelanja dan menjelaskan PPN Sembako (14/6). Foto: Instagram/@smindrawati

Wacana sembako bakal dikenakan pajak sempat membuat heboh publik. Mayoritas atau setidaknya 87 persen masyarakat menolak sembako dikenakan pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Data tersebut berdasarkan riset yang dilakukan oleh Continuum Data Indonesia. Continuum adalah market research company yang bisa menggunakan big data di internet untuk melakukan analisis atau penelitian.

Big Data Expert Continuum Data Indonesia, Omar Abdillah mengungkapkan, dalam persoalan wacana PPN sembako, pihaknya mulai mengumpulkan data percakapan masyarakat di Twitter sejak 4 Juni sampai 14 Juni 2021 atau selama 10 hari.

“Dari 10 hari itu kita dapatkan ada 86.200 perbincangan dari 63.000 akun. Ini cukup besar dibandingkan survei konvensional. Perbincangan ini bukan hanya dari kota besar tapi 34 provinsi menyumbang perbincangannya,” kata Omar saat webinar yang ditayangkan di Youtube INDEF, Senin (28/6).

Omar mengatakan, kekuatan big data dari media internet memang bisa mendapatkan respons masyarakat secara realtime atau tidak perlu survei ke lapangan. Metode berikutnya dari data yang didapatkan itu adalah melakukan analisis media dan buzzer free.

Omar menjelaskan pihaknya bisa mendeteksi akun-akun robot atau buzzer untuk dipisahkan dalam studi ini. Sehingga data yang didapat benar-benar pendapat dari masyarakat mengenai PPN sembako.

“Setelah melakukan filter dari media dan buzzer ini kemudian data-data kita kumpulkan, kita analisis pendapatnya,” ujar Omar.

Ada tiga analisis yang digarap yaitu mendeteksi di mana lokasi akun atau masyarakat yang memperbincangkan isu sembako kena pajak, analisis sentimen untuk mengetahui tendensi setuju atau tidak setuju, dan analisis topik perbincangan.

“Kita melakukan analisis sentimen dari data yang kita kumpulkan tadi dan kita mendapati hampir sebagian besar 87 persen dari masyarakat di internet menolak atau memberikan respons negatif terhadap wacana PPN sembako ini,” ungkap Omar.

Omar merasa data itu menunjukkan bukti kalau masyarakat tidak setuju dengan sembako yang bakal dikenakan pajak. Sehingga pemerintah harus memperhatikan respons masyarakat tersebut.

Omar membeberkan alasan tidak setuju mengenai sembako kena PPN cukup beragam. Namun, poin besarnya adalah 70 persen masyarakat kecewa wacana sembako kena PPN karena dirasa tidak memihak kepada rakyat.

Selain itu, ada yang membandingkan wacana ini dengan adanya stimulus PPnBM ke mobil hingga Bantuan Sosial atau Bansos yang dikorupsi.

Sementara itu terkait masih ada 13 persen masyarakat yang setuju wacana PPN sembako, Omar menuturkan sebagian dari mereka menganggap rencana itu hoaks. Padahal belum diketahui hoaks atau tidaknya. Ada juga alasan setuju pajak untuk sembako yang premium.

“Jadi ketika ada isu wacana PPN sembako kemudian yang akan dikenakan cuma sembako premium. Juga ada beberapa masyarakat bahwa pajak sembako untuk membantu pemulihan ekonomi,” tutur Omar.