Survei: Diskon Pajak Mobil Gerus Pendapatan Negara hingga Perparah Kemacetan

Showroom mobkas Jordy Mobil di MGK Kemayoran. Foto: Istimewa

Pemerintah memutuskan memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM mobil baru. Keringanan ini berlaku buat mobil dengan kategori maksimal 1.500 cc mulai 1 Maret 2021.

Kebijakan ini diikuti adanya pembebasan uang muka atau down payment alias DP 0 persen. Langkah ini dilakukan untuk mengerek daya beli masyarakat, terkhusus kelas menengah.

Continum Data Indonesia kemudian melakukan survei bagaimana respons konsumen terhadap kebijakan baru itu. Survei ini dilakukan dengan menganalisis pembicaraan masyarakat di media sosial sejak 28 Desember hingga 17 Februari 2021 mengenai kebijakan pajak mobil.

Big Data Expert Continum, Omar Abdillah, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3.000 pembicaraan di media sosial mengenai kebijakan tersebut. 85 persen pembicaraan ini dilakukan oleh masyarakat yang berlokasi di kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, serta Solo.

Dari data itu, didapatkan hasil bahwa 72 persen konsumen menyambut positif kebijakan tersebut. Ini juga sejalan dengan meningkatnya pencarian soal harga mobil di Google.

"Terjadi peningkatan pencarian harga mobil di Google. Jadi ada dampak kebijakan terhadap perilaku konsumen kita," jelas Omar dalam virtual conference INDEF, Minggu (21/2).

Pilihan mobil bekas di Mobil88. Foto: Muhammad Ikbal/kumparan

Bila dilihat dari segi lokasi, 71,5 konsumen di kota besar menyambut positif kebijakan. Sementara untuk kota kecil, terdapat sebanyak 67 persen yang memberikan komentar positif.

Survei itu kemudian merinci lagi mengenai sentimen positif dan sentimen negatif terhadap kebijakan pajak mobil ini.

Hasilnya untuk sentimen positif, sebanyak 63 persen menyambut baik lebih murahnya harga mobil. Kemudian 33 persen menilai kebijakan bisa mendongkrak industri otomotif, dan 4 persen menganggap ini sebagai insentif buat kelas menengah yang jarang disasar stimulus pemerintah.

Sementara untuk konsumen yang kontra, sebanyak 61 persen berpendapat kebijakan berisiko terhadap pendapatan pajak. Selanjutnya 38 persen menilai kebijakan bakal menambah kemacetan dan kerusakan lingkungan.

"11 persen memandang kebijakan elitis dan diskriminatif," sambungnya.