Survei Indikator: 58,6 Persen Responden Pilih Subsidi Harga Barang daripada BLT

Presiden Joko Widodo didampingi Istri, Iriana Joko Widodo berbincang dengan warga dan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) di pasar Angso Duo Jambi. Foto: Dok. Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei nasional atas sikap publik atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada salah satu temuan survei ini, mayoritas responden lebih memilih subsidi dalam bentuk harga barang dibandingkan bantuan langsung tunai (BLT).

Berdasarkan rinciannya sebanyak 58,6 persen yang lebih setuju pemerintah memberikan subsidi harga barang. Kemudian responden yang sepakat adanya subsidi tunai langsung sebanyak 37,9 persen dan 3,6 persen sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab.

“Mayoritas lebih sesuai subsidi dalam bentuk harga barang, sehingga lebih terjangkau dan dinikmati oleh semua warga, 58,6 persen,” ditulis dalam survei Indikator, Rabu (7/9).

Adapun, survei ini dilakukan pada 25-31 Agustus 2022. Dari populasi pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.219 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Selain survei menunjukkan responden lebih memilih subsidi dalam bentuk harga barang, survei indikator juga menunjukkan bahwa sebanyak 53,3 persen responden juga setuju bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran.

“Mayoritas setuju/sangat setuju bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran, 53.3 persen. Persepsi terkait subsidi tampak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM, mayoritas tidak/kurang setuju kenaikan harga BBM,” tertulis dalam kesimpulan survei.

Tidak hanya itu, hasil survei juga menunjukkan 19,8 persen mayoritas responden memilih agar pemerintah menurunkan harga bahan makanan pokok jika BBM naik.

Kemudian 16,5 persen responden lebih memilih memberikan bansos bagi warga miskin dan 15,3 persen meminta agar pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja. Sedangkan hanya 11,7 persen responden yang ingin pemerintah menyalurkan BLT.