Bisnis
·
16 Oktober 2020 16:58

Survei TMF Group: Indonesia Urutan Pertama Negara Paling Ribet untuk Berbisnis

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Survei TMF Group: Indonesia Urutan Pertama Negara Paling Ribet untuk Berbisnis (21421)
Ilustrasi Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Lembaga konsultan dan riset, TMF Group, baru-baru ini merilis Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni 2020. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat pertama dari 77 negara sebagai negara paling kompleks untuk berbisnis.
ADVERTISEMENT
"Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling kompleks untuk berbisnis dalam laporan tahun ini," tulis TMF Group dalam keterangan resminya, Jumat (16/10).
Adapun dalam menentukan GBC Index tahun ini, TMG Group yang berbasis di Belanda tersebut telah melakukan analisis terhadap 250 indikator dalam dunia bisnis.
Survei ini melibatkan 77 negara di dunia. Beberapa indikator yang diperhitungkan mulai dari administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan dalam undang-undang perpajakan, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank.
Hasilnya, selain Indonesia, negara yang masuk dalam peringkat 5 besar sebagai negara paling kompleks untuk berbisnis adalah Brasil, Argentina, Bolivia, dan Yunani. Tahun lalu, Yunani menempati posisi pertama. Namun karena negara tersebut telah melakukan beberapa perbaikan, peringkatnya pun turun tahun ini.
ADVERTISEMENT
TMF Group menuliskan, Indonesia menjadi negara paling kompleks dalam berbisnis utamanya disebabkan karena banyaknya peraturan yang masih konservatif.
Undang-undang ketenagakerjaan, yang sedianya dibuat untuk melindungi tenaga kerja dari eksploitasi, justru menyulitkan perusahaan mengambil tindakan disipliner atau memecat karyawan yang berkinerja buruk.
Peraturan ini dianggap kuno oleh pihak luar dan akhirnya menjadi salah satu penghalang utama masuknya investasi asing di Indonesia.
Survei TMF Group: Indonesia Urutan Pertama Negara Paling Ribet untuk Berbisnis (21422)
Pemandangan pusat bisnis SCBD Jakarta Foto: REUTERS/Beawiharta
Selain itu, adanya Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membatasi persentase kepemilikan asing dalam beberapa sektor industri, juga dianggap sebagai kendala utama dalam operasi bisnis di Indonesia. Terdapat 22 sektor industri yang kemudian dibagi lagi menjadi sekitar 200 subsektor yang masuk dalam DNI.
Namun, kini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan ekosistem bisnis di Indonesia agar menarik bagi investor.
ADVERTISEMENT
Salah satunya dengan mengubah Daftar Negatif Investasi menjadi Daftar Positif Investasi. Revisi ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan.
"Ini seharusnya membuka lebih banyak sektor ekonomi Indonesia untuk investasi langsung asing (FDI)," tulis TMF Group.
Draft revisi DPI ini rencananya akan membuka 16 dari 20 sektor yang sampai sekarang ditutup untuk berbagai tingkat kepemilikan asing. Langkah ini menurut TMF Group bisa berpotensi menurunkan peringkat GBCI Indonesia di tahun-tahun mendatang.
"Presiden sangat ingin meningkatkan investasi asing dan mencari cara untuk sebisa mungkin meringankan peraturan. Indonesia sudah menjadi pasar yang menarik dan menguntungkan dan, dengan semakin mudahnya melakukan bisnis, akan menjadi lebih menarik lagi," tulis TMF Group.