Syarat TKDN Hambat PLN Kembangkan Energi Baru Terbarukan, Ini Solusi ESDM

PLTS Pulau Messah. Foto: Dok. Istimewa

Menteri ESDM Arifin Tasrif, mengakui investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) terhambat karena syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terlalu tinggi bagi PT PLN (Persero).

Menurut Arifin, pemerintah telah membahas perihal syarat TKDN untuk pengembangan EBT agar bisa disesuaikan dengan kemampuan industri di dalam negeri, sehingga proyek EBT tidak mangkrak.

"Sementara kalau tidak ada (komponen dalam negeri), apakah kita harus mandek nungguin dulu?Enggak, kan," ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (11/8)

Di sisi lain, menurut Arifin, pemerintah juga harus melakukan pembinaan dan membantu industri dalam negeri bisa terus berprogres untuk menunjang komponen pembangkit EBT.

"Memang harus ada exception supaya program ini bisa jalan, bauran energi, capaian target emisi," pungkas Arifin.

Menteri ESDM Arifin Tasrif di kantor Kementerian ESDM, Jumat (5/5/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Sebelumnya, saat menjabat sebagai Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, menyebutkan pihaknya masih membahas fleksibilitas syarat pengadaan TKDN dalam rancangan undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dengan Komisi VII DPR.

“Ini belum deal, belum setuju DPR. Kita minta fleksibilitas TKDN, ini belum deal. Saya kira kita butuh dukungan dari semua, bahwa kita ingin menihilkan TKDN, tapi kami ingin proyeknya datang dan investasi sisi manufacturing bisa berjalan,” tutur Dadan dalam Indonesia EBTKE ConEx, Rabu (12/7).

Sejauh ini, kata Dadan, pembahasan panitia kerja (panja) RUU EBET masih jauh dari total 574 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sementara Rapat Paripurna pada (13/7), DPR RI sudah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU EBET.

"RUU EBET sedang terus dikebut antara pemerintah dan DPR dari 574 DIM. Tadi malam sudah closed sampai nomor 259, jadi kita hampir separuh jalan ke sana," ujar dia.