Tak Ada Duit China di Lembaga Pengelola Investasi Indonesia, Ada Apa?

Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan (tengah) dan Dubes Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi (kiri) Foto: Dok. Istimewa

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) segera beroperasi pada kuartal I tahun ini. Bahkan dewan direksi sovereign wealth fund (SWF) Indonesia itu akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Pemerintah menyebut LPI telah mendapatkan komitmen beberapa pengelola dana investasi dari seluruh dunia. Namun, tak ada China dalam daftar yang telah disebutkan pemerintah.

Beberapa lembaga tersebut, di antaranya Japan Bank for International Cooperation (JBIC) telah memberikan komitmen sebesar USD 4 miliar dan US International Development Finance Corporation akan menaruh modal USD 2 miliar.

Caisse de Depot et Placement du Quebec Kanada juga akan menaruh USD 2 miliar dalam proyek konstruksi jalan tol, sementara Algemene Pensioen Groep dari Belanda dan bank Australia Macquarie Investment memiliki komitmen lunak masing-masing senilai USD 1,5 miliar dan USD 300 juta.

Kevin O'Rourke, penulis buletin Reformasi yang fokus membahas Indonesia, menilai hal ini telah menimbulkan kecurigaan bahwa Indonesia berusaha menghindari investasi dari ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Kekhawatiran itu salah satunya yaitu Beijing akan mengambil kendali atas infrastruktur utama di Indonesia.

Pemandangan proyek pembangunan infrastruktur jalur LRT dan gedung bertingkat di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

O'Rourke juga mencurigai adanya alasan kuat untuk menjaga aktivitas infrastruktur di bawah kepemilikan negara. Menurutnya, ada ketakutan dari pemerintah bahwa proyek-proyek penting akan berada di bawah kepemilikan dan kendali China.

“Bagaimana pun, kepemilikan swasta atas aset menghadapi keraguan, terutama untuk infrastruktur. Terutama mengingat sebagian besar modal swasta yang tersedia untuk proyek-proyek semacam itu berasal dari luar negeri,” katanya seperti dikutip dari South China Morning Post, Sabtu (13/2).

China merupakan negara terbesar kedua yang menaruh modalnya di Indonesia berdasarkan data Badan Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Selama 2020, total investasi China di RI sebesar USD 4,8 miliar, di bawah Singapura yang sebesar USD 9,8 miliar.

Hong Kong dan Jepang adalah investor terbesar ketiga dan keempat di Indonesia, masing-masing sebesar USD 3,5 miliar dan USD 2,6 miliar.

Dari 2015 hingga kuartal ketiga 2020, investasi China di Indonesia naik 559 persen, dan mencakup 10.083 proyek, mulai dari pekerjaan infrastruktur hingga operasi pertambangan.

Sejumlah petugas mengamati replika Kereta Cepat di Casting Yard 1 KM 26 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Ekonom Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan banyaknya proyek investasi yang sudah dimiliki China di Indonesia adalah salah satu alasan mengapa China belum didekati untuk berinvestasi di LPI.

"Indonesia juga ingin mendiversifikasi portofolionya untuk mengurangi risiko dan mengumpulkan lebih banyak investasi dengan mendekati negara lain,” katanya.

Tak hanya itu, Esther juga menilai sentimen anti-China di Indonesia menjadi semakin besar. Sehingga membuat pemerintah melirik negara lain.

“Sentimen anti-China di Indonesia juga tetap besar, sehingga membuat pemerintah melirik negara-negara selain China,” kata dia.

LPI atau Indonesia Investment Authority (INA) akan menjadi kendaraan pendukung proyek Presiden Jokowi, mulai dari jalan tol, jembatan, bandara dan pelabuhan.

LPI diharapkan dapat beroperasi pada kuartal pertama tahun ini dengan modal awal USD miliar atau sekitar Rp 75 triliun. Dari total tersebut, pemerintah mengalirkan penyertaan modal negara sebesar Rp 15 triliun, sementara Rp 60 miliar berasal dari pengalihan ekuitas dan aset perusahaan milik negara.

Indonesia menargetkan untuk mengumpulkan dana USD 20 miliar, yang akan digunakan untuk menopang perekonomian Tanah Air senilai USD 1 triliun.