Tak Cuma Kendaraan Bermotor, Pemprov Jabar Mau Genjot Pendapatan Lewat BUMD

Sebuah mobil ambulans berusaha kelar dari kemacetan saat menuju gerbang keluar Tol Pasteur di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/9/2021). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Jabar bakal memaksimalkan pendapatan dari sektor lain pada 2023. Pada 2022 realisasi pendapatan di Pemprov Jabar mencapai Rp 32,7 triliun. Penyumbang paling tinggi berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Tahun 2023, kami tentu akan melakukan penguatan di sektor ini (PKB) sekaligus memaksimalkan dan menggali pendapatan di sektor lain," kata Kepala Bapenda Pemprov Jabar, Dedi Taufik, melalui keterangan tertulis, Kamis (5/1).

Dedi mengungkapkan terdapat sejumlah sektor yang belum maksimal, salah satunya Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau deviden BUMD.

Pada 2022, realisasi pendapatan di pos tersebut mencapai angka Rp 468 miliar dari target Rp 470 miliar atau 99 persen. Ia berharap angkanya terus meningkat.

"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu capaiannya 99 persen, karena dipengaruhi kinerja bisnis beberapa BUMD. Tapi tahun 2023 kami ingin bisa 100 persen," ujar Dedi.

Kemudian, penerimaan dari pemanfaatan aset atau barang milik daerah juga menjadi konsentrasi khusus Bapenda. Untuk tahun ini, Bapenda telah menyusun kajian bisnis pemanfaatan aset barang milik daerah yang dikelola.

Selain menguatkan pendapatan dari sektor lain, Dedi mengaku bakal menguatkan layanan pembayaran secara daring. Sebab, dalam dua tahun terakhir, layanan pajak secara daring menunjukan perkembangan positif.

"Tahun 2021 lalu wajib pajak yang memanfaatkan layanan Sambara (Samsat Mobile Jabar) sebanyak 600 ribu orang. Tahun 2022 ini meningkat di angka 700 ribu orang pengguna," tutur Dedi.