Kumparan Logo

Tak Dapat Utang dari Bank, 18 Proyek Energi Terbarukan Mandek

kumparanBISNISverified-green

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi Listrik Foto: Pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Listrik Foto: Pixabay

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada sekitar 18 proyek pembangkit listrik energi terbarukan yang mandek karena belum mendapatkan pembiayaan atau utang dari bank.

Ke-18 proyek itu bagian dari 75 proyek EBT yang sudah ditandatangani kontrak jual beli listriknya (Power Purchase Agreement/PPA) antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producer (IPP).

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Harris, mengatakan bahwa dari 75 kontrak itu, 8 proyek pembangkit di antaranya sudah selesai dan beroperasi, sementara 35 proyek sedang di tahap konstruksi.

"Sedangkan belasan lainnya PPA sudah efektif dan mau konstruksi. Yang belum dapatkan kejelasan finance sekarang hanya ada 18 proyek," kata Harris usai acara FGD Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM 2019 yang bertajuk Roadmap PLTS BUMN Menuju Bauran Energi 2025 di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (24/7).

embed from external kumparan

Harris menjelaskan, kebanyakan dari IPP yang belum mendapatkan pembiayaan itu karena proyeknya belum memenuhi syarat yang ditetapkan bank. Kata Harris, umumnya terbentur di proposal yang diajukan IPP ke bank.

Dari 18 proyek EBT yang belum bisa jalan karena masalah pendanaan itu terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg).

Kapasitas pembangkit-pembangkit listrik itu di bawah 10 Megawatt (MW). Untuk PLTMH, kata Harris, bahkan ada yang kapasitasnya hanya 1 MW. Umumnya dimiliki oleh IPP swasta nasional di Sumatera. Sementara untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sudah berjalan semua.

Kementerian ESDM sejak tahun lalu sudah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu IPP memperoleh pinjaman. Tapi diakuinya memang masih banyak kendala.

"Misalnya awal dulu lembaga pembiayaan kita coba channeling dengan IPP itu, selanjutnya mereka urus secara bisnis. Persoalan ternyata di sana ada kendala dari proyek yang antara lain disebabkan kualitas proposal yang belum bagus, nah kita coba channeling itu. Kita undang partner kita untuk coba ikut partisipasi di situ, analisa dari mereka yang menyimpulkan bahwa proyek-proyek itu masih terkendala teknisnya," kata dia.

PLTS di Kampung Enem, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, Senin (23/7) Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Perwakilan dari Departemen Pengaturan dan Penelitian Perbankan, Istiana Maftuchah, mengatakan bahwa OJK dan Kementerian ESDM sudah bekerja sama untuk membantu IPP ini agar mendapatkan utang dari bank. Sayangnya, memang banyak proyek-proyek EBT tersebut yang belum memenuhi persyaratan dari bank.

"Jadi coba bantu kami karena kamu (IPP) harus bankable. Ada yang lahannya masih sewa, itu kan enggak bisa, alatnya udah ada kerusakan. Kita juga kan enggak berani karena risiko ditanggung bank semua. Lalu dulu pernah dikasih utang dari bank X tapi NPL (Non Performing Loan/kredit bermasalah) tinggi. Setelah kita cek ternyata si pengusaha gunakan uang bukan untuk proyek itu. Itu sudah ada kejadian," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Riza Husni, mengungkapkan bahwa skema BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) dalam PPA membuat para pengembang EBT kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank.

Sebab, skema BOOT mewajibkan pengembang menyerahkan pembangkit listrik kepada negara setelah kontrak habis. Dampaknya, perbankan tak mau menerima pembangkit listrik sebagai jaminan.