Tak Disinggung Jokowi saat Pidato, Bagaimana Nasib Pemindahan Ibu Kota di 2021?

Presiden Joko Widodo hari ini menyampaikan pidato kepresidenan dan nota keuangan 2021. Dalam pidatonya, Jokowi sama sekali tak menyebutkan rencana pemindahan ibu kota.
Dalam pidatonya, Jokowi hanya menjelaskan alokasi pembangunan infrastruktur tahun depan disiapkan sebesar Rp 414 triliun. Pembangunan infrastruktur pada tahun depan ditujukan untuk pemulihan ekonomi yang sempat terpukul pandemi COVID-19, penyediaan layanan dasar, dan peningkatan konektivitas. Bukan ibu kota baru.
"Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
"Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman," tambahnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, pihaknya saat ini masih menyiapkan masterplan pemindahan ibu kota. Namun ia pun tak menjelaskan secara detail apa saja yang akan dilakukan pemerintah di tahun mendatang mengenai pemindahan ibu kota.
"Ibu kota masih standby. Kita selesaikan masterplan, beberapa yang sifatnya infrastruktur dasar kita siapkan untuk Samarinda dan Balikpapan," kata Suharso dalam konferensi pers RAPBN 2021 secara virtual.
Berdasarkan pencarian kumparan dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2021, pemerintah juga sama sekali tak menuliskan pemindahan ibu kota. Tak hanya itu, anggaran pemindahan ibu kota juga tak tertulis dalam dokumen tersebut.
Padahal sebelumnya, pemerintah memperkirakan pembangunan ibu kota negara akan menelan biaya Rp 466 triliun. Dari dana tersebut, sekitar 21,45 persennya berasal dari APBN.
