Kumparan Logo

Tak Disinggung Prabowo di Pidato Kenegaraan, Gaji PNS 2026 Tidak Naik?

kumparanBISNISverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung mengenai nasib gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di tahun depan dalam Pidato Kenegaraan maupun Nota Keuangan. Padahal, salah satu topik yang paling ditunggu dalam pidato kenegaraan adalah mengenai kenaikan gaji abdi negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memastikan bahwa sejumlah topik yang tidak disampaikan oleh Presiden dalam pidato, mengartikan bahwa memang tidak ada hal tersebut.

"Berarti yang tidak disampaikan di situ (pidato), ya nggak ada," ujar Mensesneg di DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

instagram embed

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa akan melihat ruang fiskal dalam APBN 2026. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan MenPANRB mengenai gaji PNS di tahun depan.

"Untuk kebijakan PNS, formasi nanti koordinasi dengan MenPANRB, tahun ini sudah ada penerimaan, kami tergantung kebutuhan KL dan Pemda, untuk gaji kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional," kata Sri Mulyani.

Dalam pidato keuangan, Prabowo menyampaikan anggaran pendidikan senilai Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurutnya, anggaran ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

"Anggaran Pendidikan Terbesar Sepanjang Sejarah," kata Prabowo dalam pidato menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8).

Adapun total anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar mencakup 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

"Gaji guru, penguatan kompetensi guru dan dosen dialokasikan Rp 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan guru ASN daerah disiapkan secara memadai," ujarnya.