Tak Mau Seperti 1MDB Malaysia, Lembaga Pengelola Investasi RI Bakal Contoh Rusia

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata (kedua kanan) dan Direktur Managemen LMAN Rahayu Puspitasari (kedua kiri) dalam Ngobrol Santai bersama DJKN di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/8). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dibentuk untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri, sekaligus sebagai pengelola dana abadi.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan sudah banyak negara membentuk dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF).

Misalnya di Malaysia, Rusia, dan Norwegia. Di Malaysia, pengelola dana investasinya yakni 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang sempat menjadi bumerang bagi mantan Perdana Menteri, Najib Razak. Dana ini, alih-alih diawasi lembaga khusus, justru saat itu dipantau sendiri oleh Najib.

Isa mengatakan, LPI Indonesia akan cenderung mirip dengan dana abadi di Rusia, yakni Russian Direct Investment Fund (RDIF). Lembaga itu kini mengelola dana investasi sebesar USD 10 miliar, menduduki peringkat ke-41 terbesar di dunia.

RDIF juga sudah bisa menarik investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) sebesar USD 40 miliar.

"Ini (Rusia) yang kira-kira nanti lebih mirip dengan apa yang kita bikin, karena tujuannya mendatangkan investasi di dalam negeri untuk diinvestasikan di berbagai proyek dalam negeri," kata Isa dalam webinar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja, Rabu (2/12).

Selain Rusia, Norwegia juga memiliki pengelola investasi, yakni Norway Oil Fund. Dana kelolaan lembaga ini sudah mencapai USD 1.099 miliar atau peringkat teratas di dunia.

"Norway Oil Fund ini dibangun pemerintah Norwegia untuk mengelola dana hasil penambangan minyak. Mereka menggunakan hasil produksi minyak untuk ditabung dan digandakan karena sadar betul minyak mereka tidak selamanya ada," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Kongres kedua AMSI. Foto: Arifin Asydhad/kumparan

Isa mengatakan, dalam proses pembentukan LPI, yang diatur dalam UU Cipta Kerja, pemerintah tidak hanya belajar dari satu praktik lembaga pengelola investasi saja, melainkan pada banyak negara.

"Kita belajar dari banyak SWF, walau akhirnya tidak semua applicable di Indonesia, tapi banyak mengambil yang baik dari sana, karena kita ingin menciptakan SWF yang berkelas dunia, berstandar internasional terutama untuk governance-nya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memahami banyak masyarakat khawatir LPI akan memiliki nasib yang sama dengan dana investasi di Malaysia, 1MDB.

"Kalau Indonesia langsung teringat kayak 1MDB, karena contoh yang paling dekat, banyak masyarakat khawatir. Itu bagus. Artinya kita tidak berarti, tidak melihat kemungkinan bisa terjadi hal yang tidak baik," ujar Sri Mulyani dalam kuliah umum FEB UI secara virtual, Rabu (18/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, untuk mencegah terjadinya skandal korupsi seperti di 1MDB, pemerintah mendesain LPI secara kredibel dan transparan.

"Berapa injeksi modal yang dikasih pemerintah, bagaimana kerja sama fund ini kalau ada fund dari luar, apakah equity financing, atau project based, itu yang kita lakukan. Seberapa besar itu kita lakukan, treatment pajak seperti apa, kapan dividen dibagikan," kata Sri Mulyani.