Takut Geger! Rapat PMN Antara Komisi XI DPR dengan Wika Digelar Tertutup

Logo perusahaan konstruksi milik negara Wijaya Karya (Wika). Foto: AP Photo/Dita Alangkara

Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR tengah melakukan pendalaman pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada empat BUMN dalam rapat kerja di DPR.

Adapun empat BUMN tersebut adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero).

Awalnya, rapat berjalan lancar dan memang terbuka untuk umum. Namun, ketika PT Wijaya Karya mempresentasikan bahan paparan, salah satu anggota Komisi XI melakukan interupsi.

"Interupsi! Saya sebenarnya hanya meminta pertimbangan, WIKA ini berbeda dengan perusahaan yang lain. WIKA kan perusahaan terbuka apakah nanti di dalam pembahasannya ini kita lakukan secara terbuka atau tertutup?" kata anggota Komisi XI DPR RI, Rabu (20/9).

Menurut dia, rapat tak bisa dilakukan secara terbuka karena bisa mempengaruhi harga saham WIKA. "Kalau kita membahas lebih mendalam, ini juga akan mempengaruhi keterbukaan di dalam pasar," ungkapnya.

Interupsi tersebut diterima baik oleh pemimpin rapat Dolfie Othniel. Politikus dari PDI Perjuangan tersebut akhirnya meminta pendalaman bersama WIKA dilakukan secara tertutup.

"Jadi WIKA nanti tertutup ya. Kalau begitu sekarang kita skor saja dulu," kata Dolfie.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan kondisi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA baru akan membaik pada tahun 2043 tanpa bantuan suntikan penyertaan modal negara (PMN). Adapun WIKA tengah mengajukan tambahan PMN senilai Rp 6 triliun di 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan salah satu urgensi pemberian PMN kepada WIKA untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan.

"Kita melihat mengapa Wijaya Karya memerlukan PMN sebesar Rp 6 triliun. Karena di 2014-2022 terjadi pertumbuhan aset yang signifikan yang ditopang oleh peningkatan liabilitas. Jadi mostly peningkatan aset karena pembiayaan pinjaman atau utang," kata Rio dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (20/9).

Suasana rapat Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Rio melanjutkan, pemberian PMN juga dilakukan karena adanya implikasi terhadap kondisi keuangan WIKA ketika bertindak sebagai investor atau kontraktor dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Uang sebesar Rp 6 triliun tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha WIKA dalam mendanai proyek PSN yang dikerjakan oleh WIKA," terang Rio.

"Sehingga akan membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga," imbuhnya.

Untuk itu, Rio berharap pemberian PMN kepada WIKA disetujui oleh DPR RI. Mengingat, pemberian PMN dapat mempercepat pemulihan kondisi keuangan WIKA yang tadinya baru membaik di 2043 menjadi 2039.

"Dengan PMN ini maka di 2024 debt equity ratio dari 6,5 turun ke 2,7. Ke depan ini akan lebih memperkecil debt to equity rationya," katanya.