Tanggapan Calon Tunggal DGS BI soal Libra hingga OVO

Uji kelayakan dan kepatutan calon tunggan Deputi Gubernur BI Destry Damayanti di Komisi XI DPR RI Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Calon tunggal Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti telah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR RI. Kegiatan ini dilakukan sejak pukul 14.00 WIB dan baru berakhir pukul 18.00 WIB atau empat jam lamanya.

Fit and proper test tersebut berlangsung dengan baik. Ada 18 anggota dan 2 pimpinan yang mengutarakan pertanyaan, sehingga total ada 20 pertanyaan yang dijawab lancar dan cekatan oleh Destry Damayanti.

Pertanyaan Komisi XI tersebut juga beragam, mulai dari visi misi, nilai tukar rupiah, UU Devisa, hingga perkembangan uang digital.

Destry menilai, uang digital seperti Bitcoin maupun mata uang Facebook yang akan diluncurkan, Libra, hingga saat ini masih belum diakui oleh bank sentral di seluruh dunia. Uang tersebut hanya diakui dan digunakan oleh kalangan atau komunitas tertentu, seperti layaknya uang monopoli.

Gubernur BI Perry Warjiyo saat meyrahkan buku kepada Destry Damayanti. Foto: Nicha Muslimawati/kumparam

"Cryptocurrency seperti Bitcoin atau Libra enggak bisa kita kita hindari bahwa bank sentral Eropa masih melihat Libra ini masih belum jelas kondisinya, ibarat seperti mata uang monopoli, hanya bisa dipakai mereka yang anggota," ujar Destry di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7).

Adapun sistem yang digunakan uang digital tersebut di luar sistem bank sentral. Destry mengungkapkan, ini merupakan tantangan bagi bank sentral di seluruh dunia.

Namun Destry memiliki beberapa strategi agar bank sentral dan teknologi keuangan bisa bersinergi. Misalnya, BI mewajibkan fintech untuk terdaftar di sistem perbankan.

"Kita lakukan sistem open banking, bisa saja ada OVO dan LinkAja, atau bank lain keluarkan payment system membentuk suatu GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) interkoneksi dan interoperabilitas, kanalnya bisa macam-macam, transaksi bermacam-macam, tapi sistem satu di GPN itu," katanya.

Destry pun mencontohkan, China yang dulunya longgar mengenai fintech kini mulai ketat mengatur hal tersebut.

"Sebab, risiko seperti shadow banking atau money laundry kalau tidak melewati perbankan," tambahnya.