Tantangan Industri Sawit 2024: Harga Produksi Kian Tinggi, Produktivitas Rendah

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

Industri kelapa sawit dalam negeri masih akan menghadapi tantangan di 2024. Salah satu adalah ongkos produksi yang naik seperti harga pupuk dan upah minimum regional (UMR).

“Ke depan ini saat ini harga input yang makin tinggi, pupuk dua kali lipat dari 2019, upah minimum regional (UMR) juga meningkat sangat cepat, kalau tidak disertai produktivitas itu persoalan,” kata Direktur Palmoil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkot Sipayung dalam diskusi Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Sawit dan Tantangan Masa Depan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1).

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto juga mengatakan, harga pupuk dan UMR merupakan porsi 87 persen dari ongkos produksi sawit. Apalagi kenaikan itu tidak dibarengi dengan naiknya angka penjualan.

“Sedangkan harga naiknya cuma sedikit, dulu Rp 9.000 sekarang bertengger Rp 10.500 sampai Rp 11.000 per kg, artinya gap margin semakin tinggi, semakin menipis (pendapatan),” jelas Sumarto.

Dirinya memandang masih perlu digali lebih lanjut agar dapat mencatatkan produktivitas optimal dan ada potensi yang terabaikan dari lahan yang eksisting.

saat ini ada sebesar 6,5 juta hektare yang memiliki produktivitas rendah dan hanya menghasilkan 2,5 juta ton per tahunnya. Angka tersebut menempati 40 persen dari total luas lahan sawit yang eksisting mencapai 16,2 juta hektare.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto dalam diskusi Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Sawit dan Tantangan Masa Depan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

“Andai kata yang 6,5 juta hektare itu diperbaiki, ada tambahan sekitar 20 juta ton produksinya (per tahun), itu bisa mengenerate pendapatan lebih dari Rp 200 triliun per tahun, tapi faktanya lambat, mohon maaf,” imbuhnya.

Sementara, lahan yang menurutnya sudah dikelola dengan baik dapat menghasilkan hingga 5,5 juta ton per tahunnya, sehingga ada gap produktivitas hingga angka 3 juta ton per tahun.

“Sementara yang sudah baik, perusahaan bisa 5,5 juta (ton) artinya ada gap 3 (juta ton),” tuturnya.

Di sisi lain, Sumarto juga menyoroti adanya potensi yang besar dari tanaman tumpang sari yang ditanam di sekitar perkebunan sawit. Dia melihat, hal ini dapat membantu pemerintah dalam ketahanan pangan nasional, jika dimanfaatkan dengan baik.

Dengan luas lahan sawit yang eksisting saat ini, Sumarto melihat ada 1,5 juta hektare lahan yang dapat ditanami berbagai tanaman untuk tumpang sari, contohnya singkong.

“Satu hektare bisa 60-70 ton artinya 1.5 juta hektare itu bisa sekitar 80 sampai 100 juta ton (singkong) sementara data BPS itu dalam 2020 itu sekitar 29,6 juta ton. Artinya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan,” imbuh Sumarto.

Terakhir, Sumarto melihat, salah satu hal yang menjegal pertumbuhan industri sawit, khususnya ekspor adalah aturan bebas deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation-free Regulation.

“Sawit seolah-seolah tidak akan mati, komoditi yang lain yang sejenis selalu unggul, oleh karena itu akan mendapatkan tantangan hambatan, seperti dari Uni Eropa,” tutup Sumarto.