Tantangan Pemerintah Kalau Mau Setop Impor LPG dan BBM di 2030

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai target pemerintah untuk menyetop impor LPG dan BBM di tahun 2030 masih banyak tantangannya. Target tersebut tercantum dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN).

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN, Yunus Saefulhak, menuturkan saat ini mayoritas kebutuhan LPG nasional masih diimpor dan membutuhkan anggaran subsidi yang sangat besar.

Tahun ini saja, anggaran subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 117,85 triliun. Dengan demikian, Indonesia harus meningkatkan terlebih dahulu produksi LPG di dalam negeri sebelum bisa setop impor.

Yunus mengatakan langkah selanjutnya adalah meningkatkan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Alih-alih menambah targetnya, pemerintah baru saja menurunkan target dari 4 juta sambungan menjadi 2,5 juta di tahun 2024.

"Jargas ini baru sekitar 800 ribu, belum ada 1 juta rumah tangga. Diharapkan di sini adalah sekitar 4 juta di tahun 2024. Masih jauh sekali, ini sudah dekat sekali, dan berat sekali untuk bisa mencapai itu," kata Yunus saat Energy Transitions Conference & Exhibitions, Kamis (19/10).

Warga membawa Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram saat operasi pasar di halaman Masjid Al Kautsar Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (12/6/2023). Foto: ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Yunus menilai seharusnya ada penambahan target sambungan jargas menjadi 10 juta rumah tangga di tahun 2030. Langkah selanjutnya, kata Yunus, yakni mendorong pemanfaatan kompor listrik. Sehingga kebutuhan listrik nasional meningkat untuk menyerap kelebihan pasokan PT PLN (Persero).

"Kemudian juga memproduksi rich gas, meningkatkan produksi LPG dan seterusnya, kemudian mengembangkan DME (dimetil eter). Menurut saya ini kiat-kiat menghentikan impor LPG," tutur Yunus.

Selain impor LPG, pemerintah juga menargetkan bisa menyetop impor BBM, baik itu bensin (gasoline) maupun solar (diesel), di tahun 2030. Yunus menyebut, untuk mendukung target ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, dengan meningkatkan produksi gasoline, diesel, dan biofuel di dalam negeri. Adapun Indonesia sudah memasuki tahap produksi biodiesel 35 persen (B35) dan bioetanol 5 persen (E5).

Kemudian meningkatkan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi 2 juta mobil listrik di tahun 2030 dan meningkatkan kapasitas kilang.

"Jadi ada condition apabila ingin 2030 itu bisa berhenti impor BBM, maka syaratnya harus demikian," pungkas Yunus.