Target Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo 5,1-5,5 Persen, Begini Kata Ekonom

Pedagang menata foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Selasa (23/4/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyetujui asumsi dasar makro untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Adapun salah satunya menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dicapai pada APBN 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi yang termasuk pada asumsi makroekonomi pada RAPBN 2025 belum sepenuhnya mewakili aspirasi pemerintah yang akan datang.

"Karena asumsi makroekonomi pada RAPBN 2025 disusun oleh Kemenkeu, Bank Indonesia dan Bappenas dalam pemerintahan saat ini. Sedangkan tim ekonomi dari pemerintah berikutnya akan lebih terlibat dalam penyusunan program kerja yang tercermin dalam RKP 2025," kata Josua kepada kumparan, Jumat (7/6).

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh ketidakpastian, terutama dari faktor geopolitik dan berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok, oleh sebab itu titik tengah dari rentang asumsi pertumbuhan ekonomi 2025 yaitu 5,1-5,5 persen yakni 5,3 persen dinilai cukup tinggi.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kondisi daya beli masyarakat agar tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar pada perekonomian, agar tetap solid di tengah situasi global yang tidak pasti," kata Josua.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga, agar dapat tumbuh tinggi.

Sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan kompetitif di tengah persaingan investasi di negara-negara lain yang juga prospektif di mata investor global.

"Secara khusus mempertimbangkan ruang fiskal Indonesia yang masih terbatas, maka pemerintah perlu mendorong pos-pos belanja pemerintah yang memiliki multiplier effect yang besar pada perekonomian," kata Josua.

"Oleh sebab itu, reformasi struktural perlu terus dilakukan sembari mendorong peningkatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki dorongan terbesar pada perekonomian seperti manufaktur, pertanian, perdagangan dan konstruksi sedemikian sehingga peningkatan kualitas indikator sosial ekonomi Indonesia juga membaik," pungkasnya.