Target RI Kurangi Emisi Karbon 31,89 Persen di 2030 Dinilai Kurang Ambisius

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta agar pemerintah meningkatkan lagi ambisi pengurangan emisi karbon, mempercepat transisi energi, serta menggaet dukungan pembiayaan internasional.

Hal ini seiring momentum COP 27 yang digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (7/11). IESR menilai komitmen transisi energi perlu didukung oleh regulasi yang memberikan kepastian berinvestasi berisiko rendah, transparansi informasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat.

Adapun dalam Enhanced NDC, Indonesia resmi meningkatkan target pengurangan emisi karbon dari 29 persen menjadi 31,89 persen di tahun 2030dengan upaya sendiri (unconditional), dan dari 41 persen menjadi 43,2 persen dengan bantuan internasional (conditional).

Meski demikian, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menilai target ini masih belum selaras dengan Persetujuan Paris yang mendorong upaya yang lebih ambisius untuk membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat celsius.

Fabby menjelaskan, salah satu faktor peningkatan target penurunan emisi adalah naiknya target reduksi emisi di sektor energi dari 11 persen menjadi 12,5 persen (unconditional), dan dari 13,9 persen menjadi 15,5 persen (conditional).

"Agar selaras dengan target Persetujuan Paris, Indonesia perlu meningkatkan target bauran energi terbarukannya menjadi 42 persen di 2030. Sementara, di LTS-LCCR 2050 yang menjadi landasan Enhanced NDC ini, bauran energi terbarukan hanya 43 persen di 2050," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (8/11).

Menurut Fabby, peluang peningkatan target bauran energi terbarukan (EBT) terbuka lebar dengan pelaksanaan komitmen pensiun dini 9,2 gigawatt (GW) PLTU batu bara sebelum 2050, melalui Perpres No 112 Tahun 2022.

“Di COP ini, komitmen tersebut harus digaungkan dan kebutuhan pendanaan untuk pensiun dini PLTU, yang rata-rata berusia 13 tahun, dan dukungan pendanaan dari negara maju harus disampaikan lugas, diikuti dengan target yang ambisius,” lanjutnya.

Berdasarkan kajian Financing Indonesia’s Coal Phase out IESR bersama Universitas Maryland, dibutuhkan biaya sekitar USD 4,6 miliar untuk pengakhiran 9,2 GW PLTU di 2030 dan USD 27,5 miliar hingga 2045 untuk seluruh PLTU.

Sementara, untuk dekarbonisasi sistem energi di Indonesia, setidaknya membutuhkan total investasi sebesar USD 135 miliar pada 2030. Meski sangat besar, Fabby menilai manfaat yang diraih dari pensiun dini PLTU jauh lebih besar di sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Manager Program Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, berkata biaya pembangkitan listrik EBT seperti PLTS sudah lebih murah dibandingkan membangun PLTU baru. Selain itu, tersedia manfaat kesehatan, naiknya ketersediaan pekerjaan hijau di sisi sosial, serta secara lingkungan dapat meningkatkan kualitas udara.

Deon menuturkan, kebutuhan investasi untuk dekarbonisasi sistem ketenagalistrikan Indonesia mencapai USD 135 miliar menuju tahun 2030 dan meningkat menjadi USD 455 miliar dan USD 633 miliar dalam masing-masing dekade berikutnya.

"Oleh karena itu, penting agar fokus pembiayaan publik dan juga dukungan pembiayaan internasional diarahkan ke penciptaan iklim investasi yang positif untuk sistem energi bersih," kata Deon.

Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menyampaikan pernyataan nasional pada KTT COP27 di Mesir. Dia menyebutkan berbagai komitmen iklim yang Indonesia lakukan, termasuk peningkatan ambisi iklim dengan menyerahkan dokumen Enhanced NDC.

Tidak hanya itu, Ma’ruf menegaskan agar kesepakatan iklim perlu segera diimplementasikan dengan dukungan internasional yang jelas di tingkat nasional dalam pendanaan aksi iklim, penciptaan pasar karbon, dan investasi transisi energi.