Tarif Listrik Orang Kaya Naik, Sri Mulyani Pastikan Daya Beli Tetap Terjaga

1 Juli 2022 16:51 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Warga memasukan pulsa token listrik di tempat tinggalnya, di Jakarta, Selasa (1/4/2020). Foto: Antara/Nova Wahyudi
zoom-in-whitePerbesar
Warga memasukan pulsa token listrik di tempat tinggalnya, di Jakarta, Selasa (1/4/2020). Foto: Antara/Nova Wahyudi
ADVERTISEMENT
Tarif listrik khusus untuk golongan kaya naik hari ini, Jumat (1/7). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif listrik orang kaya ini tidak akan menekan daya beli masyarakat.
ADVERTISEMENT
Menurut dia,listrik bagi masyarakat golongan R-1/Tegangan Rendah (TR) daya 450 VA hingga 900 VA akan tetap dijaga. Sementara, masyarakat di luar golongan tersebut dianggap mampu untuk membeli daya listrik yang lebih besar sehingga akan ada penyesuaian (adjustment).
"Ini semuanya dilakukan keseimbangan dan diukur secara hati-hati, sehingga masyarakat yang relatif memiliki daya beli masih mampu. Namun dari sisi masyarakat yang membutuhkan kita berikan subsidi yang sesuai dengan kebutuhannya dan APBN juga bisa dijaga," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jumat (1/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di DPR RI, Senin (27/6). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan
Dia juga memastikan, dampak kenaikan tarif listrik golongan 3.500 sampai di atas 6.000 VA tak akan signifikan ke inflasi. Menurutnya, pemerintah akan mencoba berbagai instrumen untuk dapat menjaga inflasi agar berada pada level yang tidak menggerus daya beli masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah akan terus mencoba menggunakan instrumennya untuk bisa menjaga inflasi tetap pada level yang tidak menggerus terlalu signifikan daya beli masyarakat," ujar Sri Mulyani
Untuk itu, pihaknya akan lebih selektif dalam mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut, nantinya akan digunakan apabila ada komoditas yang membutuhkan stabilisasi dalam bentuk subsidi agar tepat sasaran dan adil.
"Kalau ada yang memang dibutuhkan stabilisasinya dalam bentuk subsidi kita lakukan, namun juga harus mencoba untuk tetap tepat sasaran dan adil dari subsidi," kata Sri Mulyani.