Teknologi Belum Mumpuni, Kemenperin Belum Wajibkan Standard Industri Hijau

11 Mei 2022 15:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi kawasan industri. Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi kawasan industri. Foto: Shutter Stock
ADVERTISEMENT
Kementerian Perindustrian atau Kemenperin tengah menyiapkan kebijakan industri hijau untuk daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif kunci industri hijau yang dilakukan adalah melalui standar dan Sertifikasi Industri Hijau (SIH).
ADVERTISEMENT
Saat ini, SIH masih bersifat sukarela. Artinya, industri tidak diwajibkan melakukan standard-standard untuk memenuhi sertifikasi industri hijau.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi menjelaskan hal itu dikarenakan untuk saat ini di Indonesia belum siap secara teknologi untuk mewajibkan industri mendapatkan SIH.
“Teknologinya yang mahal. Kita harus bikin apa yang bisa. Kalau kita pakai energi surya butuh lahan yang besar sekali, rooftop mungkin kurang besar. Tapi harus ada tekonologinya,” kata Doddy saat ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (11/5).
Adapun industri yang masuk kriteria industri hijau ini, Doddy menjelaskan terdapat sejumlah kriteria. Yakni menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle dan recovery. Kemudian menggunakan bahan baru ramah lingkungan, efisiensi energi, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi, penggunaan energi bersih dan terakhir pengelolaan limbah terintegrasi.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi. Foto: Akbar Maulana/kumparan
Hingga 2021, terdapat 44 industri yang telah tersertifikasi Standard Industri Hijau (SIH). Doddy menjelaskan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan roadmap sebelum nantinya akan menjadikan SIH ini sebagai mandatori.
ADVERTISEMENT
“Kita lagi mau nyusun roadmapnya. Kita harus bisa industri dalam negeri memanfaatkan sebanyak-banyaknya, utamanya untuk industri dan pembangkit listrik,” kata dia.
Dengan ketidaksiapan secara teknologi ini, yang tidak diharapkan adalah ketika SIH sudah ditetapkan jadi kewajiban namun dari segi teknologi tak bisa memenuhi sertifikasi. Untuk itu Doddy mengatakan Presidensi G20 Indonesia ini bisa menjadi momentum yang bagus.
“Artinya kita sudah mempersiapkan. Semua berubah. Presidensi G20 jadi momentum. Ke depan pasti arahnya semua ke situ, semua dunia, industrinya ke situ. Kita harus siap, Indonesia sebagai salah satu contohnya. Indonesia harus bisa,” pungkasnya.