Tekstil RI Terancam Dumping, Prabowo Mau Bentuk Satgas Percepatan Padat Karya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan bersama Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajarannya menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Padat Karya. Satgas baru ini nantinya bertugas melindungi industri yang banyak menggunakan pekerja seperti tekstil dan sepatu dari ancaman dumping negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan barang-barang di sektor padat karya Indonesia termasuk yang kalah saing dengan Thailand dan Vietnam. Karena itu, pemerintah harus deregulasi dan debirokratisasi dan kemudahan izin untuk pengembangan termasuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), salah satunya pembentukan Satgas Percepatan Program Padat Karya.

"Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas di mana ini akan dilakukan percepatan," jelas Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3).

Kata Airlangga, sektor padat karya utamanya tekstil, produk tekstil, hingga apparel berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia cukup besar, sebab ekspor lebih dari USD 2 miliar dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang.

Selain itu, Prabowo mengarahkan terkait dengan ketersediaan bahan baku, illegal import, dan supply chain, untuk dipermudah dan disederhanakan. Dalam arti, pemerintah mesti melihat secara keseluruhan supply chain dan melakukan harmonisasi terhadap tarif yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Nah ini memerlukan perbaikan terutama terkait dengan perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk. Indonesia sebetulnya sudah naik kelas ke produk-produk yang nilainya lebih tinggi atau high value added di sepatu, kemudian di tekstil," lanjutnya.

Buruh berjalan keluar dari Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO

Dilanjutkannya, Prabowo juga memberi arahan agar program padat karya ini dibuatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga investasi bisa cepat masuk. Selanjutnya, di tengah ketidakpastian geopolitik, pemerintah mesti menjaga pasar domestik.

"Dan kalau kita lihat memang pasar terbesar tekstil, produk tekstil ini adalah di Eropa. Yang besarnya marketnya sekitar hampir 30 persen dari demand global. Amerika sekitar 15 persen dan the rest of the world (negara ketiga) 6 persen," imbuh Airlangga.

Untuk bisa memproteksi industri padat karya, kata dia, pemerintah juga menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (EU-CEPA). "Dengan EU-CEPA bisa diselesaikan, berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya ekspornya naik 50 persen, sehingga itu juga menjadi catatan dari Pak Presiden," tutur dia.

Untuk Usaha Menengah/Kecil, pemerintah telah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Regulasi revitalisasi permesinan bakal keluar dalam waktu dekat.

Kata Airlangga, negara sudah menyediakan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi lantaran jika mesin tidak diperbaiki, daya saing dari penggunaan energi maupun produksi, kecepatannya akan lebih lambat.

"Pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya. Tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furniture, kulit, itu bisa menggunakan skema itu untuk 8 tahun. Dan bunganya disubsidi sebesar 5 persen oleh pemerintah, jadi berapa pun kredit investasi perbankan pemerintah potong 5 persen," jelasnya.