Temuan Ombudsman: Warga Pulau Rempang Sulit Dapat Bahan Pangan, Pendapatan Turun

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Ombudsman RI mengungkapkan hasil investigasi sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco-City untuk industri hilirisasi pasir silika menjadi modul surya.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan warga Pulau Rempang dari 3 kampung tua, yaitu Pasir Panjang, Tanjung Banon, dan Sembulang. Mayoritas warga di 3 kampung tersebut menolak untuk direlokasi.

Pertama, Kampung Sembulang terdiri dari 130 kepala keluarga (KK). Widijantoro mengatakan warga tidak diberi kesempatan dialog langsung dengan pemerintah, termasuk dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Saat Pak Menteri Bahlil datang, warga berharap bisa bertemu langsung, tapi ternyata hanya ada perwakilan warga, itupun yang setuju dan jumlahnya sangat sedikit. Mereka ingin menyatakan pendapat tapi beliau sudah pergi, tidak ada kesempatan dialog," ungkap Widijantoro saat konferensi pers, Rabu (27/9).

Selain itu, warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September 2023, ada berbagai upaya penekanan dari aparat di lapangan.

Selanjutnya, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang jualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan," jelas Widijantoro.

Nelayan beraktivitas di rumahnya di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/Antara Foto

Konflik di Pulau Rempang itu membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," tuturnya.

Kemudian, imbas meletusnya peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut.

"Memang saat ini bapaknya cenderung khawatir melaut karena takutnya kalau lama di laut, pulang sudah digusur, itu tentu memengaruhi pendapatan mereka," ujar Widijantoro.

Kedua, warga Kampung Pasir Panjang dengan total 130 KK. Berdasarkan investigasi Ombudsman RI, warga tidak mendapatkan penjelasan utuh dan pasti tentang proyek Eco-City, serta cenderung berubah-ubah.

"Mereka menilai semuanya kok serba cepat, mereka mengatakan apa yang mereka tangkap cenderung berubah-ubah, tidak jelas, tidak pasti, dan yang paling menggelisahkan hari ini mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang door to door gerilya minta persetujuan warga," kata dia.

Widijantoro juga menegaskan, pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi. "Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah ada pembinaan, bukan relokasi dan bukan pergeseran," terang Widijantoro.

Terakhir, kampung Tanjung Banon dengan total 130 KK. Widijantoro menyebut para warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti, namun informasi tidak diterima secara langsung.

"Tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi, jadi hanya mulut ke mulut. Sudah ada 2 kali cek lahan dan pendataan kepada warga tapi tidak ada pertemuan untuk jelaskan maksud dan tujuannya," ucapnya.

Widijantoro memastikan belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banon tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurutnya, mereka pada dasarnya juga tidak mau dipindahkan dari tempat asalnya.