Terdampak Pandemi, Proyek Konstruksi Terancam Molor hingga Bersengketa
PerbesarPenyebaran wabah virus corona (COVID-19) tidak menghentikan upaya pemerintah untuk merealisasikan sejumlah proyek pembangunan.
Meski demikian, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto tidak menampik, pihaknya menemui berbagai kendala karena adanya pandemi ini. Mulai dari anggaran yang harus disunat hingga kemungkinan adanya sengketa pada proyek konstruksi.
“Seperti kita ketahui, sesuai dengan Inpres, masing-masing kementerian melakukan realokasi anggaran dan refocusing. Akibat pandemi pun kita melakukan pemotongan dan perubahan alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk penanganan COVID-19,” ungkap Trisasongko dalam webinar, Jumat (12/6).
Tak hanya anggaran yang berkurang, Trisasongko menyatakan, pihaknya juga harus bersiap soal kemungkinan keterlambatan penyelesaian proyek. Sebab, ada beberapa proyek yang terletak di zona merah sehingga harus terpaksa dihentikan.
Selain itu, pandemi ini juga menyebabkan kendala dalam proses mobilisasi dan ketersediaan tenaga kerja, material ataupun peralatan.
“Ada juga peningkatan biaya pelaksanaan. Karena pemberlakuan status PSBB dan anjuran physical distancing berdampak pada pekerjaan konstruksi termasuk peningkatan biaya riil,” ujarnya.
Terakhir, meski hingga saat ini belum terjadi, namun Trisasongko mengatakan, pandemi ini juga berpotensi menyebabkan sengketa konstruksi. Sayangnya, ia enggan merinci sengketa seperti apa yang berpotensi terjadi dalam situasi saat ini.
“Walaupun belum terjadi, tapi ini ada potensi sengketa. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kami sudah melakukan persiapan,” ujarnya.
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.
*****
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!