Ternyata Krisis Batu Bara Sudah Terjadi Sejak Agustus 2021
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah melonggarkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara, seiring dengan pasokan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sudah aman setidaknya untuk kebutuhan di bulan Januari 2022 ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, krisis batu bara untuk sektor ketenagalistrikan dalam negeri ini ternyata sudah terjadi sejak Agustus 2021 lalu. Namun, bukannya membaik, krisis berlanjut hingga awal tahun 2022 ini.
"Energi primer krisis ini sebetulnya dimulai Agustus lalu, waktu itu sudah ada indikasi kekurangan dan sudah ada action dan satu sanksi yaitu pelarangan bagi 34 perusahaan waktu itu tidak memenuhi DMO," ungkap Arifin saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, Kamis (13/1).
Dia juga mengatakan, krisis energi tidak hanya terjadi dari komoditas batu bara, tapi juga gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Namun menurut dia, pemerintah dengan sigap melakukan langkah-langkah perbaikan secara internal maupun eksternal.
"Krisis terjadi belakangan ini bukan hanya batu bara, tapi supply LNG, memang kita selalu alokasi kuota dalam negeri untuk tiap komoditi untuk bisa dimanfaatkan kebutuhan energi primer pembangkit," lanjutnya.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut, pertama melakukan klasifikasi pemenuhan produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang dilakukan perusahaan tambang.
Hasilnya, Arifin memaparkan dari 578 perusahaan tambang batu bara, 47 perusahaan telah memenuhi DMO lebih dari 100 persen. Lalu 32 perusahaan memenuhi dengan range 75-100 persen, 25 perusahaan berada di range realisasi DMO 50-75 persen.
Kemudian 29 perusahaan memiliki realisasi sebesar 1-25 persen, lalu sebanyak 428 perusahaan memiliki realisasi DMO nol persen atau tidak memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri sama sekali.
Selanjutnya, dia menjelaskan pemerintah mengirimkan dua tim untuk melihat kondisi lapangan sebenarnya. Pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, tim pertama yaitu tim dari Dirjen Ketenagalistrikan untuk meninjau sarana penyimpanan di 10 PLTU kritis, ketersediaan stok di sana ternyata cukup kritis dan kemudian berkembang jadi 17 PLTU.
"Kemudian tim Minerba bersama tim Bea Cukai dan BPKP untuk mengecek langsung di pelabuhan-pelabuhan ekspor yang ada di Kalsel, Kaltim, Sumatera dengan Departemen Hubla, untuk mengetahui jumlah kapal-kapal dan tongkang," imbuhnya.
Arifin berkata, saat ini sudah ada stok batu bara sebesar 16,2 juta ton yang bisa diamankan untuk kebutuhan selama Januari. Hal itu pemerintah lakukan dengan inventarisasi spesifikasi batu bara untuk PLN, sehingga ada tambahan pasokan sekitar 5,1 juta ton.
Dari sekitar 600 juta ton batu bara yang diproduksi dalam negeri, 40 persennya masuk ke dalam spesifikasi yang dibutuhkan PLN atau sebesar 240 juta ton per bulan.
"Sedangkan pemakaian PLN rata-rata 10 juta ton per bulan. Akses volume banyak, tapi waktu itu siap untuk dilempar ke pasar luar, ini yang kita tahan ada pengereman drastis untuk bisa deteksi dulu mana spek yang sudah kita bisa hold, kita bisa reschedule dan reallocate," jelas dia.
Dia pun memastikan stok batu bara PLTU untuk kebutuhan selama Januari 2022 ini dipastikan aman, serta sisa stok yang tersedia akan segera diekspor ke beberapa negara oleh perusahaan tambang yang realisasi DMO-nya sudah 100 persen atau lebih.
"Bisa kita ambil kesimpulan bahwa mulai tanggal 10-11 Januari, 15 HOP untuk lokasi PLTU strategis besar dan langsung di jantung distribusi kita bisa amankan, sampai akhir Januari kita bisa pastikan pasokan ini bisa diamankan," kata dia.