Tertunda Lima Tahun, Tukin Dosen ASN Sudah Disetujui Sri Mulyani

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Jumat (13/12). Foto: Alya Zahra/Kumparan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkap pencairan tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah masuk ke pembahasan antar kementerian.

Ia menerangkan pembayaran tukin tersebut sudah tertunda selama lima tahun. Saat ini, hitungan mengenai pencairan tukin dosen juga sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Prinsipnya dari Kementerian Keuangan sudah menyetujui perhitungan kami dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menteri Keuangan bisa memberikan persetujuan, tapi optimistis ada solusi untuk teman-teman yang perlu dibayar tukinnya,” ujarnya dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 oleh IDN Times di Menara Global, Jakarta Selatan pada Kamis (16/1).

Satryo menegaskan tidak ada istilah tukin untuk dosen ASN. Istilah yang ada adalah tunjangan fungsional dan tunjangan profesional karena penilaian kinerja dosen berbeda dengan ASN lainnya. Untuk itu tukin merupakan istilah yang dipakai untuk dosen ASN yang belum memiliki sertifikasi dosen (serdos).

Ilustrasi dosen Pria. Foto: Shutter Stock

“Banyak sekali yang belum memiliki sertifikasi dosen, mereka itu yang tidak mendapat tunjangan, yang sudah sertifikasi tidak ada masalah. Nah yang tidak ada sertifikat dosen ini mereka menuntut, dicobalah tukin untuk mengganti tunjangan profesi bagi yang belum serdos,” lanjutnya.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menuturkan sudah melakukan rapat mengenai tukin dosen agar tidak ada dosen yang motivasi kerjanya turun.

“Kita sudah rapat mengenai tambahan anggaran, mudah-mudahan dengan adanya penambahan anggaran ini hak-hak para dosen ini bisa terpenuhi. Jangan sampai teman-teman motivasinya turun, tidak mengajar dan segala macam,” ujar Hetifah.