Terungkap Misteri Lokasi Harta Karun di Bawah Laut RI yang Bernilai Rp 177 T

Ilustrasi penemuan ratusan harta karun. Foto: AFP

Indonesia yang merupakan negara maritim, menyimpan misteri keberadaan harta karun di dasar lautannya. Potensi kekayaan harta karun di bawah laut Indonesia nilainya mencapai USD 12,7 miliar atau sekitar Rp 177 triliun (kurs Rp 14.000).

Demikian berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI). Besarnya potensi tersebut menjadi alasan asosiasi menolak pemberian izin investasi asing yang bisa mengeruk harta karun bawah laut Indonesia.

Regulasi pemberian izin bagi investor asing terdapat pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Presiden Jokowi 2 Februari 2021.

Berdasarkan catatan APPP BMKTI, terdapat 464 titik harta karun bawah laut Indonesia. Berdasarkan dokumen yang diterima kumparan, lokasi harta karun bawah laut itu berada di Selat Bangka (7 lokasi), Belitung (9 lokasi), Selat Gaspar, Sumatera Selatan (5 lokasi), Selat Karimata (3 lokasi), dan Perairan Riau (17 lokasi).

Selanjutnya, Selat Malaka (37 lokasi), Kepulauan Seribu (18 lokasi), perairan Jawa Tengah (9 lokasi), Karimun Jawa (14 lokasi), dan Selat Madura (5 lokasi).

Hasil temuan barang antik di sungai musi, Palembang. Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan

Potensi harta karun juga diperkirakan berada di NTB dan NTT (8 lokasi), Pelabuhan Ratu (134 lokasi), Selat Makassar (8 lokasi), perairan Cilacap (51 lokasi), perairan Arafuru (57 lokasi), dan perairan Ambon (13 lokasi).

Sisanya, berada di perairan Halmahera (16 lokasi), perairan Morotai (7 lokasi), Teluk Tomini, Sulawesi Utara (3 lokasi), Papua (32 lokasi), dan Kepulauan Enggano (11 lokasi).

Saat ini, terdapat tujuh perusahaan lokal yang beroperasi. Ia menyebut perusahaan lokal siap untuk diberdayakan dibandingkan mengizinkan investor asing mengeruk kekayaan laut Indonesia.

"Saya asosiasi enggak setuju asing dikasih langsung, karena kalau dia bermain langsung kita kalah teknologi," kata Sekretaris Jenderal APPP BMKTI, Harry Satrio, kepada kumparan, Sabtu (6/3).