Teten Masduki Bakal Bahas Aturan Credit Scoring Bareng OJK

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Teten Masduki di Gedung Serbaguna Senayan, Jumat (1/9). Foto: Ave Airiza/kumparan

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bakal membahas aturan mengenai credit scoring dalam penyaluran pembiayaan UMKM bersama OJK. Hal itu, kata Teten, sejalan dengan perintah Presiden Jokowi.

Teten mengungkapkan, dengan credit scoring, maka yang menjadi jaminan bukan lagi aset UMKM melainkan track record digital mengenai kesehatan usaha.

"Credit scoring itu bukan berarti tidak ada aset, tidak ada agunan, tidak ada kolateral. Tapi kolateralnya bukan dalam bentuk aset. Misalnya kesehatan usaha, kontrak bisnis," kata Teten kepada awak media di Gedung Serbaguna Senayan, Jumat (1/9).

Berdasarkan catatan Kemenkop UKM, hingga saat ini sudah ada 145 negara yang menerapkan sistem credit scoring. Untuk itu, Indonesia dinilai perlu mengikuti jejak negara lain untuk memperkuat UMKM Indonesia.

Adapun secara total, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pinjaman mikro ini mencapai Rp 460 triliun dengan bunga hanya 6 persen dengan maksimal pinjaman Rp 500 juta.

"Ini akan mempercepat penyaluran kredit ke UMKM di mana UMKM enggak punya aset. Sehingga kalo UMKM kita diharuskan pakai kolateral, agunan berupa aset ya pasti mereka ada hambatan," terangnya.

Teten mengaku sudah memiliki konsep mengenai penerapan credit scoring di Indonesia. "Nanti tinggal dibahas bersama OJK," imbuhnya.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam ASEAN Weekend Market, Jumat (1/9). Foto: Ave Airiza/kumparan

Sebelumnya, Jokowi meminta jatah Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini harus dihabiskan.

"KUR tahun ini diberikan jatah Rp 460 triliun dengan bunga hanya 6 persen. Saya enggak tahu di sini ada yang dapat enggak, berarti yang di sini gede-gede kalau enggak ada yang dapat. Tapi harus diasosiasikan karena harus dihabiskan," kata Jokowi dalam rapat kerja nasional HIPMI XVIII 2023 di ICE BSD, Kamis (31/8).

Karena anggaran masih banyak, dia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar mensosialisasikan KUR tanpa agunan khusus untuk usaha mikro lebih aktif lagi.

Jokowi juga menilai sistem Indonesia perlu menerapkan sistem credit scoring untuk UMKM. Sistem ini, sebut Jokowi, digunakan untuk mengetahui karakter kreditur saat menggunakan pinjaman Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Sebab, pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat ke dunia usaha mayoritas belum memiliki aset dan agunan.

"Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring akan lebih memudahkan dan akan terus saya dorong," pungkas Jokowi.