Tim Prabowo Bantah Mau Naikkan Rasio Utang Jadi 50 Persen PDB: Itu Tidak Mungkin

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono. Foto: Youtube/ @Kemenkeu RI

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono membantah kabar pemerintah akan menaikkan rasio utang jadi 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin,” kata Thomas dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Senin (24/6).

Tak hanya rasio utang, Thomas juga memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan mematuhi aturan defisit APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap PDB.

“Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti," ungkap Thomas yang juga keponakan Prabowo.

Thomas mengatakan perhitungan mengenai defisit dan rasio utang sudah mempertimbangkan pembiayaan program prioritas termasuk makan bergizi gratis. Adapun, pemerintah menggelontorkan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis.

"Kami di sini sebagai Tim Gugus Tugas ingin menyatakan secara gamblang, dengan angka Rp 71 triliun tersebut dengan kesepakatan tersebut artinya defisit itu range terjamin," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Komwas (Komisi Pengawas) SKK Migas dengan Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif. Foto: Dok. Instagram@smindrawati

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2025 akan dijaga di bawah 3 persen.

"APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3 persen. Ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo, beliau juga memberikan keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3 persen," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, APBN transisi ini harus terus dikoordinasikan dan disinkronkan dengan pemerintahan yang akan datang, yakni Prabowo-Gibran.

"APBN transisi memang harus terus dikomunikasikan dikoordinasikan, disinkronkan, antar pemerintah saat ini yang menyusunnya dengan pemerintahan yang akan mendatang, yaitu presiden terpilih dan wapres terpilih Pak prabowo dan Gibran. Ini yang kami lakukan," ungkapnya.