Tim Prabowo Ingin Cicil Rumah Subsidi Jadi 40 Tahun, Ini Kata Pak Bas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana saat bersantap malam di kedai Wizzmie, Jalan Gajahmada, Kota Semarang. Foto: Dok. Istimewa

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dibentuk Prabowo Subianto membuka peluang tenor cicil rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 20 tahun menjadi 40 tahun. Pertimbangannya, untuk meringankan cicilan masyarakat yang ingin punya rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai usulan tenor rumah subsidi diperpanjang jadi 40 tahun memang bisa mempermudah masyarakat dari sisi nominal cicilan yang lebih murah.

“Bisa, bisa (mengecilkan nominal cicilan),” kata Basuki ketika ditemui di Kementerian PUPR pada Kamis (10/10).

Usulan ini, kata dia, juga bisa menekan angka backlog alias jumlah orang yang belum punya rumah karena cicilan jadi ringan. Apalagi dipengaruhi inflasi tahunan yang terus bergerak.

Seorang bocah bermain di kawasan perumahan subsidi pemerintah di Perumahan Sasak Panjang 2, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

“Karena kalau dulu, misalnya sekarang kita mengangsur 2 juta, 20 tahun lagi 2 juta itu kan kecil. Betul. Iya kan? Jadi relatif banget,” lanjut Basuki.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Bonny Z. Minang menyebut masyarakat perlu diedukasi tentang kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Dia mencontohkan, masyarakat bisa memiliki rumah dengan cicilan Rp 300 ribu per bulan, bunga 11 persen dan tenor 40 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Basuki bilang tenor 40 tahun untuk FLPP bisa saja berjalan jika kebijakan pemerintah mengatur hal tersebut.

“Bisa aja. Kalau itu policy yang diterapkan oleh pemerintah, bisa aja,” kata Basuki.

Soal pendanaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui APBN untuk menekan angka backlog, Basuki bilang hal tersebut bisa terlaksana dengan bantuan swasta dan FLPP.

“Yang jadi sasaran kan yang backlog-nya itu. Itu backlog-nya itu yang akan dijadikan sasaran. Saya kira nggak (APBN keseluruhan). Menurut saya perlu dengan swasta dengan FLPP paling, subsidi-subsidi itu. Bukan dibangun, mungkin ya. Tapi nggak tahu nih Satgas Perumahan itu mau ke mana arahnya,” terangnya.