Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
Tim Prabowo: Makan Bergizi Gratis Libatkan Ahli Gizi, Tak Ada Permainan Harga
19 Juli 2024 20:21 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran menjelaskan program makan bergizi gratis akan melibatkan ahli gizi. Sebab, program ini harus memenuhi standar kecukupan gizi .
ADVERTISEMENT
Anggota Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menjelaskan tim pakar saat ini sedang melakukan pilot project atau uji coba berdasarkan penelitian berbasis riset (evidence based research).
Prabowo juga berpesan kebutuhan gizinya nanti akan ditentukan oleh ahli gizi, sehingga tidak ada yang bisa main harga.
“Kebutuhan gizi nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi enggak ada main harga segini, angka itu belum ada angka. Kami bingung di luar angka, padahal belum ada angka. Syarat ketercukupan gizi dan itu ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan dalam konferensi pers Program Makan Bergizi Gratis di Media Center Prabowo-Gibran Jakarta, Jumat (19/7).
Ia memastikan riset program makan bergizi gratis tidak dapat memakai instrumen pembiayaan pemerintah. Sebab, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga belum dilantik.
ADVERTISEMENT
“Sekarang risetnya re-implikasi di seluruh Indonesia, yang awalnya dari 1 titik berkembang dari sekian titik, sekarang level implikasi di seluruh Indonesia,” tutur Hasan.
Target uji coba program Makan Bergizi Gratis melibatkan murid di SD, SMP dan SMA. Hasan mencontohkan, satu unit layanan program mengatur 3 ribu siswa.
“Kita berharap mereka bisa menjalankan riset dengan tenang, tanpa gangguan. Sehingga nanti hasilnya itu bisa betul-betul optimal dan bisa dijalankan dengan baik nanti,” terang Hasan.
Prabowo memberi dua pesan khusus untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Pertama, program ini harus memenuhi standar kecukupan gizi. Kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya dengan anggaran Rp 71 triliun.