Tim Prabowo Soroti LRT Palembang hingga Lonjakan Utang BUMN Karya

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Tim sukses Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritisi proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya Light Rail Transit (LRT) Palembang.

Menurut Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, proyek itu tak mematuhi prosedur yang berlaku karena kontraktor sempat menggarap LRT Palembang tanpa kontrak.

"LRT Palembang senilai Rp 11 triliun ini menimbulkan persoalan berupa tidak adanya kontrak kerja antara pemberi proyek, dalam hal ini pemerintah dengan kontraktor," ucapnya dalam Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto di Semarang, Jumat (15/2).

Dia pun membeberkan, groundbreaking proyek itu dilakukan pada tahun 2015, namun kontrak kerja baru diteken pada awal 2017. Suhendra menyebut, hal itu menunjukkan pemerintah tak memiliki rencana yang matang dalam pembangunan infrastruktur.

"Selanjutnya yang terjadi LRT Palembang setelah beroperasi, persoalan terjadi. Persoalan baru defisit biaya operasional LRT tersebut. Sekitar Rp 9 miliar per bulan, ini menimbulkan beban APBN per bulan," kata Suhendra.

Selain soal LRT Palembang, dia menyebut bahwa pembangunan infrastruktur yang masif saat ini begitu membebani BUMN karena adanya penugasan yang tak bisa ditolak. Alhasil, BUMN itu menambah utang untuk menjalankan penugasan pemerintah.

"BUMN tiada kuasa menolak penugasan, bisa saya sebutkan kenaikan utang signifikan. Di antaranya Waskita Karya di 2014 tercatat utang Rp 3,1 triliun, di tahun 2017 lalu tercatat 42,8 triliun," tegasnya.