Titiek Soeharto Soroti Masalah Pupuk Subsidi, Begini Respons Mentan Amran

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto saat ditemui usai Raker dengan Menteri Pertanian, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menyoroti masalah pupuk subsidi yang dapat menghambat target pemerintah mencapai swasembada pangan. Saat ini, petani dinilai masih sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Rabu (4/12), Titiek meminta Kementerian Pertanian untuk melalukan penyempurnaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan penyederhaan dalam perencanaan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan sebelumnya alur penyaluran pupuk subsidi melalui 145 aturan dan ada 12 Kementerian yang terlibat dalam regulasi pupuk.

"Kami mengubah regulasi, yang ada dulu 145 peraturan, kementerian ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur," ungkap Amran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan pemaparan saat konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO

Amran memastikan telah menyederhanakan regulasi dengan mempermudah alur proses penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan begitu, penyaluran pupuk bersubsidi tidak perlu melalui 12 kementerian terkait.

"Yang dulunya kalau bupati dan atau gubernur tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk. Nah ini masalah besar. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah setuju, kita direct Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 12 tadi tidak terlibat lagi. Insyaallah Perpresnya turun cepat," ujar Amran.

Setelah itu, pupuk bersubsidi bisa didistribusikan langsung oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kemudian diteruskan kepada distributor hingga ke petani.

Dalam kesempatan tersebut, Amran menuturkan pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

"Kami juga sudah memohon pada saat ratas. Pupuk itu bukan rupiah tapi kuantum dalam APBN, sehingga saat bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum. Karena tanam itu butuh kuantum atau jumlah, sehingga bertahan pada 9,55 juta ton, Insya Allah pupuk aman," tutur Amran.