TIWG Presidensi G20 Brasil 2024, Indonesia Dorong Perdagangan Multilateral

Pertemuan Presidensi G20 Brasil 2024 dalam Trade and Investment Working Group (TIWG). Foto: Kemendag

Indonesia mengajak negara anggota G20 untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong perdagangan dan investasi guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi global dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi negara G20 sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang efektif dan tepat sasaran dalam skala global.

Untuk itu, Presidensi G20 Brasil 2024 dalam Trade and Investment Working Group (TIWG) menjadi forum tepat dalam mendorong negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, nondiskriminatif, dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Direktur Perundingan Antarkawasan dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Reza Pahlevi Chairul dalam Pertemuan Pertama TIWG Presidensi G20 Brasil 2024 yang berlangsung secara virtual pada 29—30 Januari 2024. Pada pertemuan ini, Reza mewakili Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono selaku Kepala Delegasi Indonesia G20 TIWG Indonesia.

“Indonesia mengharapkan rangkaian pertemuan G20 TIWG Presidensi Brasil 2024 dapat memberikan panduan bagi dunia dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Selaras dengan inisiatif Presidensi Brasil, Indonesia berupaya untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif dan adil sebagai salah satu solusi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan,” ujar Reza.

Tahun ini Presidensi G20 Brasil mengusung tema “Building a Just World and Sustainable Planet”. Tema ini mengandung ajakan bagi anggota G20 untuk memberikan solusi nyata bagi kesenjangan sosial, kelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Khususnya, di tengah situasi ekonomi dunia yang mengalami berbagai tantangan seperti disrupsi rantai pasok, serta kenaikan harga pangan dan energi yang diperburuk dengan situasi geopolitik.

Pelaksanaan Presidensi G20 Brasil mengangkat empat isu prioritas. Pertama, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, peningkatan peran wanita dalam perdagangan internasional. Ketiga, mendorong integrasi dimensi pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian investasi internasional. Keempat, reformasi WTO dan penguatan sistem perdagangan multilateral.

Reza mengungkapkan, isu pertama yang didorong Brasil pada TIWG merupakan kelanjutan dari capaian Presidensi Indonesia 2022. Isu ini menitikberatkan peran perdagangan sebagai mesin pertumbuhan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Hambatan perdagangan bukan instrumen untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Negara G20 harus memastikan kebijakan terkait lingkungan dan iklim tidak menjadi hambatan dalam perdagangan,” jelas Reza.

Reza juga menekankan pentingnya kolaborasi anggota G20 dalam membangun kepercayaan serta kolaborasi antara negara maju dan berkembang dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Menurutnya, rantai pasok global yang inklusif, berketahanan, dan terintegrasi merupakan kunci dalam memfasilitasi akses kepada teknologi rendah karbon (low-carbon technologies) serta barang dan jasa yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.

“Komitmen negara dalam implementasi perjanjian Trade Facilitation Agreement juga dapat menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perdagangan secara signifikan,” lanjut Reza.

Pada pertemuan ini, Brasil mengangkat agenda prioritas dalam mendorong kerja sama G20 untuk meningkatkan integrasi wanita dalam perdagangan global. Anggota G20 terus mengupayakan agar wanita dapat berpartisipasi lebih ke dalam perdagangan global di tengah berbagai keterbatasan yang menghambat mereka, di antaranya terkait akses finansial dan jaringan profesional.

Terkait hal ini, Indonesia memandang pentingnya peningkatan akses finansial dan digital bagi wanita dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk lebih terintegrasi dalam perdagangan global. G20 perlu terus meningkatkan kebijakan perdagangan dalam pengembangan kapasitas serta asistensi teknis bagi wanita untuk peningkatan daya saing terutama dalam mengatasi lemahnya akses finansial dan jaringan bisnis serta informasi pasar.

“Akses terhadap keuangan dan digital merupakan tantangan bagi integrasi wanita dalam perdagangan internasional. Untuk itu, G20 perlu memberikan dukungan konkret bagi kolaborasi dan kerja sama antarnegara dalam pengembangan kapasitas untuk peningkatan daya saing bagi wanita dan UMKM,” jelas Reza.

Pada pertemuan, Brasil juga mengangkat isu pentingnya integrasi dimensi pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian investasi internasional. Isu prioritas ketiga ini menekankan pada pentingnya peran Foreign Direct Investment (FDI) dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama, bagi negara berkembang.

“Terkait dengan hal ini, Indonesia menekankan pentingnya fasilitasi investasi untuk mendorong perjanjian investasi internasional yang berorientasi pencapaian SDGs agar tetap menarik bagi para investor. Indonesia juga menekankan pentingnya keterkaitan antara perjanjian investasi internasional dengan dimensi pembangunan berkelanjutan,” pungkas Reza.

Pertemuan pertama G20 TIWG Brasil dipimpin oleh Secretary of Trade, Ministry of Development, Industry, Trade and Services of Brazil Tatiana Prazeres dan Ministry of Foreign Affairs of Brazil Ambassador Fernando Pimentel. Selain perwakilan negara anggota G20, pertemuan dihadiri perwakilan negara undangan yang terdiri atas Mesir, Persatuan Emirat Arab, Nigeria, Portugal, Belanda, Uruguay, Kolombia Paraguay, Peru, Singapura, Spanyol, dan Norwegia.

Pertemuan juga dihadiri delegasi dari Organisasi Internasional yang terdiri atas WTO, Food and Agriculture Organization (FAO), The International Monetary Fund (IMF), International Trade Centre's (ITC), International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic Co-operation and Development is (OECD), serta United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Pada 2024, TIWG G20 akan dilaksanakan sebanyak empat kali dan satu pertemuan tingkat menteri.