TKDN Mau Dilonggarkan, Pengusaha Elektronik Ingin APBN Belanja Produk RI

Ilustrasi barang elektronik yang sudah tidak terpakai di rumah. Foto: Shutter Stock

Gabungan Pengusaha Elektronik atau Gabel merespons keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat menjadi fleksibel. Sehingga lebih realistis bagi pengusaha menyerap barang impor dalam proses produksinya.

Sekjen Gabel, Daniel Suhardiman, menilai seharusnya TKDN seharusnya diperkuat. Jika dilonggarkan, Daniel meminta APBN harus diprioritaskan dibelanjakan untuk produk-produk Indonesia.

"Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN atau APBD dan BUMN atau BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri. Jika uang negara tersebut dibeli produk dalam negeri maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri," kata Daniel melalui keterangan tertulis, Jumat (11/4).

"Jika uang negara digunakan beli produk impor maka nilai tambahnya ada di luar negeri," tambahnya.

Daniel menilai TKDN hanya untuk belanja pemerintah. Sehingga sudah sewajarnya diprioritaskan untuk industri dalam negeri. Ia menyarankan untuk TKDN elektronik bisa diperluas.

"Sebaiknya penerapan TKDN untuk elektronik diperluas dengan TKDN sektoral di mana setiap peralatan elektronik selain HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Tablet) punya kebijakan tersendiri," ujar Daniel.

Daniel menegaskan penerapan TKDN sektoral elektronik penting untuk meningkatkan utilisasi industri elektronik lebih tinggi. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi jaminan menarik investasi.

"Penurunan utilisasi industri terutama produk yang dibeli melalui program TKDN dan ketidakpastian regulasi ini akan membuat keraguan dan pengalihan investasi sektor elektronik keluar Indonesia," tutur Daniel.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Sebelumnya, Prabowo bertekad untuk mengedepankan deregulasi, salah satunya untuk memangkas alur perizinan yang terlalu berbelit-belit, terutama saat kegiatan ekspor dan impor.

"Saya sudah kasih instruksi, TKDN sudahlah, niatnya baik nasionalisme, saya kalau saudara sudah kenal saya lama mungkin saya paling nasionalis kalau istilahnya dulu kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih," kata Prabowo saat Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4).

Meskipun TKDN berfungsi untuk mengedepankan produk dalam negeri terutama dalam sektor manufaktur, Prabowo menilai kebijakan TKDN seharusnya bisa lebih fleksibel karena dunia usaha Indonesia semakin tidak kompetitif.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif, saya sangat setuju, TKDN fleksibel sajalah mungkin diganti dengan insentif," tegas Prabowo.